Koreksi, Jakarta- Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Inisiatif Solidaritas Publik Anti-Asap Karhutla (ISPA) mendatangi Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta Selatan pada Kamis, 22 Oktober 2026. Aksi damai ini dilakukan karena melihat lambatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh pemerintah Indonesia. Padahal dampak dari kejadian karhutla terus meluas. Tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga telah memakan korban jiwa.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di wilayah terdampak karhutla mencapai lebih dari 300.000 kasus. Dari jumlah tersebut, pasien ISPA balita (0 hingga 5 tahun) mencapai 70.000 kasus, dengan kasus terbanyak dari Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Akibat karhutla, penambahan kasus harian ISPA bisa mencapai lebih dari 2.000 kasus.
Karhutla bukan bencana yang tak terduga dan terus terjadi setiap tahun. Apalagi sejak awal tahun 2026, BMKG telah mengeluarkan peringatan adanya fenomena El Niño Godzilla dengan durasi yang sangat panjang. Para pakar pun telah memperingatkan dampak-dampak yang mungkin terjadi. Namun, alih-alih mempersiapkan dampak dari El Niño, pemerintah Indonesia justru seolah melakukan pembiaran terhadap bencana karhutla yang terjadi.
Fenomena El Niño Godzilla yang diamplifikasi oleh krisis iklim akibat pembakaran fosil dan hutan dan lahan gambut berdampak pada cuaca ekstrem di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Tiongkok yang beberapa waktu lalu mengalami torrential rain yang mengakibatkan banjir besar di Provinsi Hainan dan typhoon di beberapa daerah di China. Bahkan saat ini, peringatan Super Typhoon Champi, yang disebut sebagai badai terkuat, sedang bergerak menuju kawasan Tiongkok bagian timur. Kekuatan super typhoon champi tersebut diprediksi mampu memperluas area sebaran asap beracun dari karhutla hingga ke kawasan Asia Timur, seperti China, Taiwan, dan Korea Selatan.
“Krisis ekologis tidak mengenal batas negara. Rakyat Indonesia, Tiongkok, dan banyak negara lainnya saat ini harus menghadapi krisis akibat sistem yang terus bertumpu pada fosil dan industri ekstraktif. Krisis ini seharusnya menjadi titik balik untuk saling bersolidaritas, melakukan transformasi energi, sosial dan ekonomi yang berkeadilan, menjauh dari krisis yang akan semakin intensif dan meluas ke depan,” ujar Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry melalui keterangan tertulis pada 22 Oktober 2026.
Berdasarkan lembar fakta yang disusun oleh Trend Asia berjudul “Asap untuk Rakyat, Untung Buat Segelintir”, dalam kurun waktu Januari 2024 hingga Agustus 2026, Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor terbesar berbagai komoditas dari industri sawit, industri kehutanan, serta industri pertambangan Indonesia. Dalam kurun waktu yang sama, hotspot high confidence di dalam konsesi paling banyak ditemukan di konsesi pertambangan (batubara, nikel, bauksit), sawit, dan industri kehutanan.
Pemadaman karhutla merupakan hal mendesak yang harus segera dilakukan demi keselamatan manusia dan lingkungan, serta mencegah pelepasan emisi gas rumah kaca yang semakin besar. Apalagi saat ini, asap beracun akibat pembakaran (transboundary haze) tersebut sudah menyebar hingga ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, bagian selatan Thailand, dan bagian selatan Filipina.
Masifnya gelombang protes dari beberapa negara tetangga tak cukup untuk membuat pemerintah Indonesia segera memadamkan api. Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, beberapa waktu lalu telah menyampaikan bahwa Indonesia terbuka dengan bantuan luar negeri untuk mempercepat proses pemadaman.
“Dengan masifnya ekstraksi material yang mengalir dari Indonesia ke Tiongkok, dan dengan celah kebijakan serta peraturan yang nyata yang mengorbankan lingkungan di Indonesia, Tiongkok seharusnya memiliki landasan etis yang sangat kuat untuk bersolidaritas dan ikut bertanggung jawab terhadap Karhutla yang terjadi di Indonesia,” tambah Ashov.
Selain turut bertanggung jawab memadamkan api, Koalisi ISPA juga meminta Kedutaan Besar Tiongkok untuk meninjau kembali celah hukum perdagangan antarnegara untuk mencegah bencana yang sama terus berulang. Kami mendesak Pemerintah Tiongkok untuk mengaudit dan menindak rantai pasok perdagangan dan pendanaan yang terhubung dengan perusahaan pemicu karhutla di Indonesia.
“Bantuan pemadaman api harus segera datang, tetapi ini tidak serta-merta mengakhiri tanggung jawab negara. Per 21 Oktober 2026, Kementerian Kehutanan mengumumkan adanya 32 perusahaan yang telah ditindak secara administratif, di antaranya pencabutan izin hingga pembekuan dan pemaksaan pemulihan ekosistem.
Raja Juli juga menyampaikan bahwa ada kemungkinan tindakan pidana jika hasil penyelidikan mengarah ke sana. Seharusnya, pemerintah segera membuka data konsesi secara keseluruhan, melakukan penyelidikan secara serius, menindak perusahaan tersebut, dan memulihkan korban. Kami juga meminta pemerintah Tiongkok untuk menelusuri adanya keterkaitan perusahaan Tiongkok dengan karhutla dan menindak dengan serius dan transparan jika ada temuan yang mengarah ke sana,” kata Meila Nurul Fajriah, Pengacara Publik YLBHI.
