TANGGAL 12 Juli 2026 menandai sepuluh tahun sejak putusan arbitrase Laut China Selatan diumumkan. Selama satu dekade, putusan tersebut terus dikutip sebagai tonggak hukum, diperingati melalui berbagai pernyataan politik, dan dijadikan dasar untuk membangun narasi mengenai siapa yang dianggap benar dan siapa yang dianggap melanggar aturan internasional.

Namun, sepuluh tahun merupakan waktu yang cukup panjang untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah putusan itu benar-benar membuat Laut China Selatan lebih aman, lebih stabil, dan lebih mudah dikelola?

Kenyataan di lapangan memperlihatkan gambaran berbeda. Gesekan antara kapal pemerintah masih terjadi. Patroli penjaga pantai semakin intensif. Latihan militer, pengerahan aset pertahanan, dan kehadiran negara-negara di luar kawasan justru meningkat. Sengketa mengenai fitur maritim, kegiatan perikanan, eksplorasi sumber daya, serta yurisdiksi penegakan hukum belum menemukan penyelesaian yang dapat diterima seluruh pihak.

Dengan kata lain, arbitrase tidak mengakhiri sengketa. Putusan tersebut bahkan semakin sering digunakan sebagai instrumen dalam persaingan politik dan geopolitik yang lebih luas. Apa yang semula dipresentasikan sebagai jalan hukum menuju kepastian kini berisiko berubah menjadi garis pemisah baru di kawasan.

Arbitrase Tidak Dapat Menggantikan Diplomasi

Kasus arbitrase tahun 2016 sejak awal memiliki keterbatasan. Tribunal tidak memutuskan kedaulatan atas pulau-pulau yang disengketakan dan tidak menetapkan batas maritim secara menyeluruh. Putusan tersebut juga tidak memiliki mekanisme penegakan yang dapat menggantikan persetujuan politik negara-negara terkait.

Tiongkok tidak berpartisipasi dalam proses tersebut dan secara konsisten menolak putusannya. Terlepas dari perdebatan mengenai dasar hukum masing-masing pihak, kenyataan politik ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang kompleks tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan satu instrumen hukum yang tidak diterima semua pihak.

Hukum internasional tetap penting. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS merupakan fondasi utama tata kelola maritim. Namun, hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia membutuhkan diplomasi, komunikasi politik, pengendalian diri, dan kesediaan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan.

Ketika hukum digunakan untuk mempermalukan atau menekan salah satu pihak, ruang kompromi justru menyempit. Ketika peringatan arbitrase dijadikan momentum untuk menggalang dukungan militer dan membentuk koalisi geopolitik, tujuan penyelesaian sengketa secara damai menjadi semakin jauh.

Dalam beberapa tahun terakhir, Filipina semakin memperdalam hubungan pertahanannya dengan Amerika Serikat dan negara-negara mitra lainnya melalui patroli bersama, latihan militer, akses terhadap fasilitas pertahanan, serta peningkatan kehadiran kekuatan eksternal. Langkah tersebut mungkin dipandang Manila sebagai upaya memperkuat posisi tawarnya. Akan tetapi, bagi kawasan, konsekuensinya adalah meningkatnya security dilemma.

Setiap penambahan kekuatan oleh satu pihak mendorong pihak lain mengambil langkah tandingan. Akibatnya, tidak ada negara yang benar-benar merasa lebih aman, sementara risiko salah perhitungan di laut terus meningkat.

Indonesia Tidak Perlu Terjebak pada Pilihan Biner

Indonesia bukan pihak dalam perkara arbitrase 2016 dan bukan negara pengklaim atas pulau-pulau di Laut China Selatan. Meskipun demikian, Indonesia memiliki kepentingan langsung untuk menjaga hak berdaulatnya di zona ekonomi eksklusif sekitar Kepulauan Natuna berdasarkan UNCLOS.

Sikap tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan bagi Indonesia untuk bergabung dengan salah satu blok. Mempertahankan hak berdaulat tidak sama dengan membenarkan militerisasi kawasan. Mendukung hukum internasional juga tidak berarti Indonesia harus menerima penggunaan hukum sebagai instrumen persaingan strategis.

Politik luar negeri bebas aktif memberikan ruang bagi Jakarta untuk mengambil posisi yang lebih matang. Indonesia dapat bersikap tegas dalam melindungi kepentingan nasional, tetapi tetap membuka komunikasi dengan semua pihak. Indonesia juga dapat mendukung UNCLOS tanpa menjadikan putusan arbitrase sebagai satu-satunya dasar untuk membaca seluruh persoalan Laut China Selatan.

Pilihan yang seolah-olah mengharuskan negara ASEAN berdiri bersama Amerika Serikat atau Tiongkok merupakan pilihan semu. Kepentingan utama Indonesia bukan memenangkan persaingan salah satu kekuatan besar, melainkan memastikan Asia Tenggara tidak berubah menjadi arena konfrontasi mereka.

Laut China Selatan adalah jalur penting bagi perdagangan, energi, dan konektivitas regional. Setiap peningkatan ketegangan berpotensi menaikkan biaya logistik, mengganggu rantai pasok, menekan kepercayaan investor, serta memperbesar risiko terhadap nelayan dan masyarakat pesisir. Negara-negara ASEAN akan menjadi pihak pertama yang menanggung kerugian apabila kompetisi geopolitik berkembang menjadi konflik terbuka.

Karena itu, stabilitas bukan sekadar slogan diplomatik. Stabilitas merupakan kepentingan ekonomi dan keamanan yang sangat konkret bagi Indonesia.

COC Lebih Relevan daripada Menghidupkan Kembali Sengketa Lama

Dibandingkan terus memperdebatkan siapa yang menang dalam arbitrase 2016, ASEAN dan Tiongkok seharusnya memusatkan energi pada penyelesaian Code of Conduct atau COC di Laut China Selatan.

Pada 30 Januari 2026, pejabat senior ASEAN dan Tiongkok bertemu di Cebu dalam pertemuan ke-25 SOM-DOC. Pembahasan dilanjutkan pada pertemuan ke-26 di Kuala Lumpur pada 21 Mei 2026. Rangkaian pertemuan ini menunjukkan bahwa jalur konsultasi regional masih berjalan dan memiliki peluang untuk menghasilkan kemajuan nyata.

Indonesia juga telah menyampaikan harapan agar penyelesaian COC dapat dipercepat pada 2026. Namun, kecepatan saja tidak cukup. Kawasan membutuhkan COC yang substantif, efektif, memiliki daya laksana, serta konsisten dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS.

COC perlu memuat mekanisme komunikasi darurat, prosedur penanganan insiden, pengendalian aktivitas yang dapat meningkatkan ketegangan, transparansi kegiatan maritim, serta langkah pembangunan kepercayaan. Kerja sama praktis juga harus diperluas pada bidang pencarian dan penyelamatan, perlindungan lingkungan laut, penelitian ilmiah, pemberantasan kejahatan lintas batas, dan pengelolaan sumber daya perikanan.

Yang tidak kalah penting, proses penyusunan COC harus tetap dipimpin oleh negara-negara kawasan. Negara di luar kawasan dapat memiliki kepentingan terhadap kebebasan navigasi dan stabilitas perdagangan, tetapi tidak seharusnya mengambil alih agenda atau menjadikan Laut China Selatan sebagai panggung demonstrasi kekuatan militer.

COC memang tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan kedaulatan dalam waktu singkat. Akan tetapi, ia dapat mencegah sengketa berkembang menjadi konflik. Dalam situasi sekarang, kemampuan mengelola perbedaan sama pentingnya dengan upaya mencari penyelesaian akhir.

Stabilitas Bukan Berarti Mengabaikan Prinsip

Seruan untuk mengutamakan stabilitas sering disalahartikan sebagai ajakan mengabaikan hukum atau membiarkan tindakan sepihak. Pandangan tersebut tidak tepat.

Stabilitas yang berkelanjutan harus dibangun di atas penghormatan terhadap hukum internasional, pengendalian diri, penolakan terhadap penggunaan kekerasan, serta penghormatan terhadap kepentingan sah semua negara. Setiap pihak—baik negara pengklaim maupun negara di luar kawasan—harus menghindari tindakan yang dapat memperbesar risiko konflik.

Pada saat yang sama, prinsip hukum tidak boleh dipakai secara selektif. Negara yang menyerukan penghormatan terhadap aturan internasional juga harus menahan diri dari tindakan militer yang memperuncing ketegangan. Tidak masuk akal apabila diplomasi hukum berjalan beriringan dengan perluasan pangkalan, pengerahan senjata, dan pembentukan blok keamanan baru.

Sentralitas ASEAN hanya akan bermakna jika negara-negara anggotanya mampu merumuskan agenda sendiri. ASEAN tidak boleh sekadar bereaksi terhadap tekanan dari luar atau terpecah mengikuti preferensi kekuatan besar. Kawasan membutuhkan posisi yang berorientasi pada kepentingan bersama: perdamaian, kebebasan navigasi, penyelesaian damai, dan kerja sama ekonomi.

Sepuluh tahun setelah arbitrase, pertanyaan terpenting bukan lagi siapa yang merasa menang pada 2016. Pertanyaannya adalah apakah pada 2036 Laut China Selatan akan menjadi kawasan yang lebih damai atau justru garis depan persaingan militer.

Putusan arbitrase merupakan bagian dari perjalanan hukum dan politik Laut China Selatan. Ia tidak dapat dihapus dari sejarah, tetapi juga tidak seharusnya dijadikan sumber polarisasi tanpa akhir. Pengalaman satu dekade membuktikan bahwa tidak ada putusan tunggal yang dapat menggantikan dialog, konsultasi, dan kesepakatan kawasan.

ASEAN dan Tiongkok sekarang harus mengubah momentum: dari perdebatan masa lalu menuju tata kelola masa depan; dari saling menekan menuju pengendalian krisis; dan dari arena kontestasi menuju ruang kolaborasi.

Bagi Indonesia, pilihan strategisnya jelas. Laut China Selatan harus tetap menjadi laut perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama—bukan medan perebutan pengaruh negara-negara besar.

Penulis: Kawan Koreksi