Prabowonomics, Model Pembangunan yang Harus Ditinggalkan

Oleh Firdaus Cahyadi

Pembelaan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini terhadap kebijakannya di The Economist (10 Juni 2026) hanya memperkuat keyakinan publik bahwa Indonesia harus segera meninggalkan Prabowonomics, model pembangunan andalan pemerintahannya. Jauh dari kerangka kerja yang berkelanjutan, Prabowonomics telah menunjukkan dirinya sebagai model ekonomi ekstraktif yang menggunakan logika militerisme untuk menggerakkannya.

Model pembangunan ekstraktif adalah jenis pembangunan ekonomi yang berfokus pada ekstraksi sumber daya alam. Model pembangunan ekstraktif Prabowonomics berpotensi dengan cepat menyebabkan kerusakan lingkungan demi akumulasi, sama sekali mengabaikan pelestarian ekologi. Ketika model pembangunan ini dikombinasikan dengan militerisme, hal itu menjadi berbahaya bagi rakyat dan alam Indonesia.

Pakar hukum Dr. Al Araf mendefinisikan militerisme sebagai pola pikir yang mengagungkan militer sebagai pemecah masalah yang mahakuasa, menciptakan paradigma yang mudah diubah. Presiden Prabowo Subianto menggunakan logika ini untuk menerapkan ide-ide Prabowonomics-nya.

Model pembangunan ekstraktif dan militeristik ini bukan sekadar kekurangan dalam implementasi. Keduanya telah tertanam dalam Prabowonomics sejak awal. Ekstraktivisme dan militerisme berakar pada obsesi untuk mencapai target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 8 persen. Dalam Prabowonomics, target ini akan dikejar tanpa memperhatikan dampak lingkungan.

Mengejar Target Pertumbuhan dengan Mengabaikan Deforestasi

Retorika yang mempromosikan model pembangunan ekstraktif dan militeristik Prabowonomics sangat jelas. Dalam pidato akhir tahun 2024 di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Presiden Prabowo secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia harus secara agresif memperluas perkebunan kelapa sawit tanpa takut akan deforestasi. “Ke depannya, saya pikir kita juga harus memperluas budidaya kelapa sawit,” katanya saat itu. “Tidak perlu takut akan apa yang disebut bahaya deforestasi.”

Celakanya, Presiden Prabowo Subianto mengulangi pidato yang hampir identik selama pertemuan tahun 2025 tentang percepatan pembangunan di Papua di Istana Negara, mempromosikan perluasan kelapa sawit untuk meningkatkan produksi biofuel. Ini semakin menegaskan bahwa Prabowonomics sejak awal acuh tak acuh terhadap keadilan ekologis. Prabowonomics akan mengorbankan lingkungan untuk mencapai target pertumbuhan ekonominya.

Mesin pertumbuhan Prabowonomics, yang bergantung pada swasembada energi dan pangan, mengingatkan pada film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Film tersebut mencoba mendokumentasikan implementasi mesin pertumbuhan Prabowonomics di Papua dan perlawanan masyarakat setempat terhadapnya.

Biaya yang Meningkat: Konflik Lahan dan Hilangnya Hutan

Konsekuensi dari model pembangunan Prabowonomics dirasakan tidak hanya di Papua, tetapi juga di seluruh negeri, memicu krisis agraria dan lingkungan yang semakin memburuk. Data dari organisasi masyarakat sipil menyoroti dampak buruk yang dapat terjadi hanya pada tahun 2025. Menurut Konsorsium Reformasi Agraria (KPA), Indonesia menyaksikan setidaknya 341 konflik agraria di 33 provinsi. Konflik-konflik ini memengaruhi 123.612 keluarga di 428 desa dan mencakup lebih dari 914.547 hektar. Ini berarti frekuensi konflik agraria meningkat sebesar 15 persen selama era Prabowo Subianto.

Konsekuensi lain dari Prabowonomics adalah peningkatan pesat deforestasi. Kelompok riset independen Auriga Nusantara melaporkan bahwa kehilangan hutan di Indonesia telah meroket sebesar 66 persen, menghabiskan 433.751 hektar kanopi hutan. Organisasi tersebut secara langsung mengaitkan peningkatan ini dengan kebijakan pembangunan Presiden Prabowo.

Militerisasi Pengelolaan Sumber Daya

Alih-alih memandang protes lokal sebagai kritik konstruktif untuk membangun sistem yang lebih adil, negara menafsirkan perlawanan sebagai penghalang pembangunan, sehingga menunda kemajuan. Kesalahpahaman ini terlihat jelas dalam pernyataan Prabowo Subianto dalam pembelaannya di The Economist. Dalam pembelaannya, ia secara keliru mengklaim bahwa rakyat Indonesia menuntut hasil cepat dari agenda ekonominya.

Dilihat dari perspektif teori pengetahuan/kekuasaan Michel Foucault, klaim sepihak Prabowo Subianto bahwa rakyat Indonesia membutuhkan hasil cepat dari Prabowonomics bukan hanya sekadar pernyataan. Klaim ini berfungsi sebagai wacana baru untuk membenarkan keterlibatan angkatan bersenjata (militer dan polisi) dalam pengelolaan sumber daya alam, yang pada dasarnya merupakan domain sipil.

Keterlibatan angkatan bersenjata dalam pengelolaan sumber daya alam secara fundamental mengubah cara kerja pemerintahan. Di ranah sipil, pengelolaan sumber daya membutuhkan dialog multipemangku kepentingan, pembangunan konsensus, dan akuntabilitas karena memengaruhi mata pencaharian masyarakat. Di ranah militer, tata kelola sumber daya alam hanya dibingkai sebagai isu keamanan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup negara. Perspektif ini mengabaikan kebutuhan akan dialog atau persetujuan publik. Tampaknya pendekatan yang keras dan tanpa dialog ini, yang diklaim Prabowo Subianto dalam pembelaannya di The Economist, adalah upaya untuk mempercepat hasil ekonomi. Dalam konteks ini, Prabowo Subianto jelas mengabaikan biaya ekologis dan sosial.

Seruan untuk Meninggalkan Prabowonomics

Publik mungkin awalnya meragukan bahwa Prabowonomics akan menggabungkan kapitalisme ekstraktif dengan militerisme. Namun, setelah membaca pembelaan Presiden Prabowo Subianto di The Economist, publik yakin bahwa kapitalisme ekstraktif dan militerisme adalah bagian yang tak terpisahkan dari Prabowonomics. Setelah membaca pembelaan Prabowo Subianto di The Economist, hampir tidak relevan lagi untuk menyamarkan kapitalisme ekstraktif dan militerisme Prabowonomics dengan jargon ekonomi nasionalisme, sosialisme, dan anti-neoliberalisme.

Dalam pembelaannya di The Economist, sangat jelas bahwa Prabowonomics memiliki akar yang sama dengan neoliberalisme: kapitalisme. Perbedaannya adalah bahwa dalam neoliberalisme, korporasi mendominasi pasar. Dalam Prabowonomics, negara, bersama dengan militer, mendominasi pasar.

Ketika ekstraksi sumber daya dan militerisme bergabung dalam satu paket, itu menjadi kutukan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, Indonesia perlu meninggalkan Prabowonomics. Negara ini sangat membutuhkan paradigma pembangunan yang dapat mengatasi ancaman krisis ekonomi dan iklim. Prabowonomics tidak dapat mengatasi kedua krisis tersebut.

Penulis,