Oleh : Nanang FS*
Setiap empat tahun sekali, dunia seperti berhenti berdenyut. Bukan karena perang atau wabah, melainkan karena si kulit bundar bergulir di atas rumput hijau. Dan di sanalah, di atas lapangan yang dibatasi garis kapur itu, kita sebetulnya sedang menyaksikan lakon besar tentang manusia. Tentang bagaimana kita mengatur diri, membagi peran, menegakkan aturan, dan yang paling menarik—mempertanggungjawabkan kekuasaan di hadapan ribuan pasang mata di tribun, plus jutaan pasang mata lainnya di muka layar kaca. Lapangan hijau adalah ruang yang jujur, bahkan cenderung telanjang. Tak ada kepalsuan yang bisa bertahan lama di sana. Tak ada pencitraan mahal yang bisa menutupi kebodohan taktik. Apa yang terjadi di rumput itu adalah potret mentah dari watak dasar kita saat berhadapan dengan tekanan, otoritas, dan tanggung jawab kolektif.
Tapi coba kita tarik pandangan dari layar, lalu kita arahkan ke panggung kekuasaan di negeri sendiri. Waduh, kontrasnya bukan main. Di saat sepak bola global tumbuh menjadi ruang uji mental yang mendewasakan, demokrasi kita di sini malah makin keropos. Yang tampil di hadapan kita adalah semacam sirkus kaum elite yang bebal, tuli terhadap kritik, dan alergi terhadap suara sumbang. Ada jurang yang dalam, sangat dalam, antara kedewasaan para kesatria rumput hijau di pentas dunia dengan keluguan atau lebih tepatnya kebodohan para aktor politik kita yang mengelola hidup ratusan juta orang dengan cara yang kekanak-kanakan.
Menjadi pemimpin itu pada dasarnya adalah menjadi poros pandangan. Sebuah kompas moral tempat orang-orang di sekitarnya bercermin. Dalam setiap tatanan sosial, di mana pun, sejak masa gua hingga era kecerdasan buatan, satu rumus klasik selalu terbukti: setiap gerak-gerik, setiap keputusan, bahkan setiap kelakuan sehari-hari seorang pemimpin akan ditiru oleh bawahannya. Kita ini makhluk peniru. Ketika pucuk pimpinan sudah terbiasa memotong rambu-rambu aturan, maka di bawahnya akan subur budaya trabas-menrabas, saling serobot, saling mengalahkan akal sehat.
Kalau tindakanmu baik, adil, dan membawa hasil nyata bagi banyak orang, itu namanya prestasi. Prestasi menjadi lem bagi masyarakat, menumbuhkan rasa percaya, dan membangkitkan kebanggaan bersama. Rasa percaya itulah modal utama untuk melangkah. Tetapi kalau kelakuanmu busuk, manipulatif, licik seperti biawak, mengangkangi aturan main demi perut keluarga dan kronimu, maaf, itu namanya blangsatan. Dan kepemimpinan yang blangsatan akan melahirkan tatanan yang rusak. Moralitas publik runtuh. Generasi berikutnya akan menganggap kebusukan itu sebagai hal yang lumrah.
Sekarang mari kita sandingkan kebobrokan politik kita dengan romantisme lapangan hijau yang baru saja kita saksikan. Lihat bagaimana panggung dunia itu melahirkan pemain-pemain yang digdaya, penghancur gawang dengan catatan gol di luar nalar, tetapi tetap menampilkan sikap yang membuat kita terharu, kehebatan yang dibungkus kerendahan hati. Seorang megabintang yang namanya diteriaki miliaran orang tak pernah merasa dirinya lebih besar dari tim. Dia meledak di lapangan, tapi begitu peluit panjang berbunyi, dia tunduk pada evaluasi, patuh pada strategi kolektif, dan menerima teguran pelatih tanpa banyak gaya. Dia raksasa di mata publik, tetapi tetap membumi di antara kawan dan lawan. Dia paham betul, tanpa sistem kerja sama yang adil, kehebatannya tak lebih dari sekadar tontonan kosong.
Sekarang coba kita lihat “para pemain” di panggung demokrasi kita. Di sana, nyaris tak kita temukan setitik pun kerendahan hati, meskipun kuasa yang mereka genggam luar biasa besarnya. Yang kita saksikan malah sebuah fenomena aneh dalam sejarah bangsa, sekelompok orang yang baru saja mendapatkan mandat musiman dari bilik suara, tiba-tiba berkelakuan seolah-olah mereka memiliki hak mutlak atas tanah air ini untuk selamanya. Mereka bertingkah seperti raja-raja kecil yang kulitnya saja tak boleh tersentuh angin.
Begitu pantat mereka menempel di kursi kekuasaan, alih-alih sibuk merumuskan kebijakan yang meringankan beban rakyat, mereka malah sibuk membangun benteng aturan untuk melindungi kenyamanan pribadi. Mereka merancang pasal-pasal untuk menjerat siapa saja yang berani bersuara beda. Mereka memelihara pasukan siber yang bekerja siang malam untuk membungkam dan mematikan karakter setiap orang yang melayangkan protes. Kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai amanat berat, melainkan sebagai tameng kebal untuk memuaskan ego dan melancarkan proyek dinasti.
Padahal, dalam tradisi sepak bola, kita bisa menyaksikan contoh kepemimpinan yang sesungguhnya dari mereka yang duduk di bangku cadangan. Seorang pelatih yang dihujani kritik pedas oleh media, pengamat, bahkan oleh suporter sendiri karena strateginya dianggap kuno dan membosankan, tak pernah bersikap cengeng. Dia tak pernah berpikir untuk melaporkan para pengkritiknya ke polisi dengan dalih pencemaran nama baik. Dia tak pernah mengerahkan buzzer bayaran untuk membangun opini bahwa keputusan taktiknya adalah wahyu langit yang tak boleh digugat.
Tidak. Pelatih yang berkelas akan mengunyah kritik itu dengan jantan. Dia maju ke depan mikrofon, memeluk semua kesalahan taktis di pundaknya sendiri demi melindungi anak-anak asuhnya dari amarah publik. Lalu dia pulang ke ruang ganti dan bekerja lebih keras. Dia menjawab semua hujatan bukan dengan gugatan, melainkan dengan kemenangan di pertandingan berikutnya. Mereka paham satu hal mendasar. Kritik adalah konsekuensi paling logis dan paling adil ketika seseorang berani tampil sebagai pejabat publik. Kalau takut kepanasan, ya jangan pernah mendekati tungku api. Kalau kupingmu setipis kertas minyak dan egomu setebal tembok, jangan bermimpi untuk memimpin.
Nah, sekarang bayangkan jika seorang pelatih top dunia menurunkan skuadnya di final Piala Dunia. Apakah dia akan memilih pemain dengan cara asal comot? Menunjuk penonton di tribun yang kebetulan badannya tegap, atau memasukkan adik iparnya yang dulu jago futsal waktu SMA, lalu memaksanya bertarung melawan bek-bek buas lawan? Tentu tidak. Pelatih sejati akan mengais data statistik, mengamati jam terbang, menguji kecocokan taktik, dan mengukur mental baja setiap anak asuhnya.
Namun di panggung kekuasaan kita, logika rekrutmen profesional itu justru diperkosa. Kita terlalu sering menyaksikan para petinggi mengangkat pejabat publik dengan logika yang bikin geleng-geleng kepala, asal kenal, asal satu komplotan, asal mau diajak main, atau bahkan asal comot dari liga yang sama sekali tidak nyambung. Ibaratnya, kiper handal dipasang di lini depan, atau bek tangguh dipaksa jadi juru bicara yang ternyata gagap di depan kamera. Ini bukan sekadar salah posisi. Ini adalah sabotase taktik level tinggi. Akibatnya, tim nasional kita—baca: birokrasi—jungkir balik, kebijakan amburadul, dan rakyat yang menjadi suporter setia hanya bisa menghela napas panjang melihat “pemain” titipan yang salah posisi, salah liga, dan—yang paling parah—salah nalar.
Celakanya, di bawah atap demokrasi kita yang kian lapuk, logika sehat itu sudah terbalik seratus delapan puluh derajat. Kritik tak lagi dipandang sebagai vitamin, melainkan dianggap racun yang mengancam stabilitas nasional. Para pemimpin kita seakan-akan menderita gangguan pendengaran massal. Mereka tuli terhadap jeritan rakyat di bawah, tetapi sangat tajam pendengarannya saat ada yang memanggil “bapak” atau “ibu” dengan nada manis di ruang rapat tertutup. Mereka lebih suka disuapi pujian-pujian palsu dari para penjilat ketimbang meluangkan waktu mendengar keluhan warung kopi tentang harga yang melambung atau lapangan kerja yang makin sempit.
Mereka lupa pada kontrak sosial yang mendasar. Dalam demokrasi, rakyat adalah pemilik sah klub ini. Rakyatlah pemegang saham terbesar. Sedangkan para pejabat, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, hanyalah manajer profesional yang dikontrak sementara untuk mengurus tim agar meraih kesejahteraan bersama. Yang menyedihkan, para manajer yang kita bayar dengan uang pajak ini malah berlagak sebagai tuan tanah. Mereka merasa berhak mengusir, membungkam, atau memenjarakan penonton yang berteriak protes di tribun karena melihat timnya dimainkan asal-asalan.
Jika panggung politik kita terus memelihara watak anti-kritik yang blangsatan begini, maka perlahan tapi pasti kita sedang mundur ke zaman gua yang gelap. Zaman di mana titah penguasa adalah kebenaran mutlak, dan rakyat dipaksa menjadi penonton pasif yang hanya boleh bertepuk tangan sambil melihat tim kesayangannya dihancurkan oleh kelakuan pemainnya sendiri. Kita rindu penyegaran. Kita rindu sosok pemimpin dengan mentalitas kesatria lapangan hijau, pemimpin yang siap dicemooh saat salah langkah, yang legawa dievaluasi saat strateginya gagal, dan yang sadar di lubuk hatinya yang paling dalam bahwa kekuasaan ini hanyalah titipan sementara, bukan pusaka turun-temurun yang bisa dikelola sesuka jidat dan diwariskan seenak udel kepada anak-cucunya.
Turnamen paling bergengsi di dunia ini selalu berpegang pada satu adat lapangan yang tak pernah ingkar: sehebat apa pun nama besar seorang pemain, setenar apa pun pelatihnya, mereka akan langsung dicadangkan, diganti, bahkan dikeluarkan dari tim jika mereka bermain egois dan merugikan tujuan bersama. Aturan itu berlaku adil tanpa pandang bulu. Tanpa melihat kedekatan dengan pemilik klub atau seberapa tebal dompetnya. Pertanyaan besar yang menggelayut sekarang adalah: kapan demokrasi di negeri ini akan punya keberanian, ketegasan, dan keadilan moral se-elegant dan sekesatria itu?
*(Antropolog UNAND)
