Koreksi, Sorong – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memilih kabur saat ditanya jurnalis soal proyek strategis nasional (PSN) di Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Diketahui, Mengko Zulkifli Hasan berkunjung ke Kota Sorong, guna menghadiri dan buka acara Papeda Summit 2026 di Gedung LJ Sorong, pukul 09.40 WIT, Rabu (2/9/2026).
Setelah membuka Papeda Summit 2026, Zulkifli Hasan keluar dari arena pembukaan sekitar pukul 10.40 WIT, dan diwawancarai sejumlah awak media.
Selang beberapa menit, pria yang akrab disapa Zulhas dicerca sejumlah pertanyaan termasuk terkait polemik PSN di Wanam.
Mendengar hal itu, Zulhas kemudian bergegas keluar dari kerumunan awak media, dan juga dikawal ketat aparat TNI, hingga naik mobil Toyota Alphard bernomor polisi (nopol) RI 28.
Janji Hutan Adat di Papua
Sebelumnya, dalam sambutan Zulhas telah berjanji di hadapan delegasi Papeda Summit bahwa pemerintah memproses pelepasan hutan buat masyarakat adat di tanah Papua.
“Dari kehutanan sudah melaporkan kepada saya, sudah kami kasih sekitar 1,7 juta lahan buat hutan masyarakat adat Papua,” katanya.
Kini, dokumen terkait penyerahan tersebut telah tersedia, tapi tunggu proses seremoni penyerahan secara resmi masih dilakukan.
“Agenda Papeda Summit harus ada hasil, karya, dan manfaat nyata, yang dirasakan masyarakat adat di sekitar hutan,” ucapnya.
Menko Zulhas berharap, Papeda Summit busa mendorong percepatan berbagai program yang berkaitan dengan masyarakat adat, khususnya pengelolaan hutan adat.
Sehingga kebijakan pemerintah tidak berhenti hanya pada pembahasan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adat.
Hutan Adat di Papua
Sebelumnya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mendesak Menko Zulhas agar bisa mendorong penetapan, dan pengakuan masyarakat dan hutan adat di tanah Papua.
“Kami tinggal di Papua ini tapi hutan sudah habis, sebab semuanya dikuasai oleh para konglomerat dan orang-orang luar,” katanya.
“Nanti kalau ada tambang di Papua, setelah di cek pemilik itu jenderal dan pengusaha.”
Melalui kesempatan itu, pihaknya meminta agar pemerintah juga bisa segera dorong Pengakuan dan Penetapan Hutan Adat.
Sehingga yang menjadi hak masyarakat adat di tanah Papua bisa diproteksi, dan dilindungi semua pihak, termasuk pemerintah pusat.(Ari Yani)
