Koreksi, Ledalero- Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK), Johanes Eka Priyatma, mengajak kaum intelektual dan perguruan tinggi, serta semua elemen masyarakat sipil untuk berani bersuara mengoreksi kekuasaan serta mengambil peran aktif dalam menyelamatkan demokrasi dan masa depan Republik Indonesia.
Ajakan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada pembukaan Konferensi Republik bertajuk “Masyarakat Sipil dan Masa Depan Republik” di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (31/10/2026).
Menurut Johanes, Indonesia sedang menghadapi momentum sejarah ketika kaum intelektual tidak boleh lagi berlindung di balik sikap netral dan kenyamanan akademik di tengah berbagai persoalan bangsa.
“Kaum intelektual mengkhianati panggilan sejarahnya ketika pengetahuan dipisahkan dari keberanian moral,” ujar Johanes Eka Priyatma.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang berkembang dalam dua tahun terakhir, mulai dari kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi, menyempitnya ruang kebebasan sipil, lemahnya akuntabilitas kekuasaan, ketimpangan sosial, hingga kebijakan publik yang belum memberikan ruang memadai bagi partisipasi rakyat.
Johanes menegaskan, mencintai Indonesia tidak berarti harus menyetujui seluruh kebijakan pemerintah. Sebaliknya, kecintaan terhadap bangsa harus diwujudkan melalui keberanian mengkritik kebijakan dan tindakan kekuasaan yang tidak berpihak pada kepentingan publik.
“Republik bukan milik penguasa. Republik adalah milik rakyat,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan perguruan tinggi agar tidak terjebak menjadi sekadar institusi pencetak gelar dan tenaga kerja. Kampus, menurut dia, harus tetap menjadi ruang bagi kebebasan berpikir, akal sehat, dan keberanian moral.
Atas dasar itu, APTIK menyatakan dukungan terhadap Konferensi Republik sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kebangsaan, bukan untuk memperjuangkan kepentingan politik partisan, melainkan menjaga demokrasi, keadilan, kebebasan, persaudaraan, dan martabat manusia.
Johanes berharap konferensi tersebut melahirkan jejaring intelektual dan masyarakat sipil yang mandiri, kritis, lintas agama, lintas generasi, dan lintas disiplin ilmu. Ia juga mendorong agar pengetahuan tidak berhenti pada kajian akademik, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.
“Kita tidak kekurangan orang pintar. Kita tidak kekurangan seminar, penelitian, dan pernyataan sikap. Yang sungguh kita perlukan adalah keberanian mengubah pengetahuan menjadi tindakan, kegelisahan menjadi solidaritas, serta kritik menjadi ikhtiar bersama untuk memperbaiki kehidupan republik,” ujarnya.
Ia menutup sambutannya dengan mengajak kaum intelektual menjawab panggilan sejarah melalui keberanian membela rakyat, menyuarakan kebenaran, dan menjaga cita-cita kemerdekaan.
“Ketika republik menghadapi ujian, di manakah kita berdiri? Ketika rakyat membutuhkan pembelaan, apakah kita hadir? Ketika kebenaran membutuhkan suara, apakah kita berbicara?” kata Johanes.
Menurutnya, Konferensi Republik harus menjadi momentum untuk memastikan kemerdekaan tidak sekadar menjadi kenangan sejarah, tetapi hadir sebagai pengalaman keadilan bagi setiap warga negara.
