Koreksi, Sorong- Sejumlah pemuda adat Papua menggelar aksi penolakan terhadap kegiatan “Papeda Summit 2026” di Jalan Frans Kaisiepo, Kilometer 7, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Pantauan Koreksi.org, massa berjumlah 15 orang itu berkumpul sembari membawa sejumlah atribut di areal Vega Hotel dan menggelar aksi sekitar pukul 16.00 WIT.
Sejumlah atribut massa aksi bertuliskan poin tuntutan, termasuk soal penolakan terhadap Non-Governmental Organization (NGO) di Papua. Ambrosius Klagilit seorang pemuda adat Moi Sorong mengatakan, Papeda Summit 2026 ini adalah gerakan kamuflase, yang dibuat orientasinya merampok tanah orang Papua.
“Saya mau bilang bahwa posisi NGO harus menjadi kontrol, namun justru malah duduk semeja dengan pemerintah dan orang yang berkontribusi merusak hutan,” ujar Ambrosius kepada Koreksi.org pada Rabu (2/9/2026).
Pihaknya telah memiliki data, terdapat NGO yang sedang asyik memfasilitasi aktor-aktor perampasan tanah adat Papua ke Sorong dan membahas soal posisi masyarakat adat.
Gerakan ini dilakukan, sebab tidak sepakat sama Papeda Summit, yang dibuat untuk membahas cara merampas tanah adat, dan dibalut program strategis nasional (PSN).
“Kita heran program yang pakai kata Papeda, namun justru membawa misi terselubung, seperti mendorong program cetak sawah rakyat, ekonomi hijau, hingga biru,” katanya.
“Pemerintah hari ini buat gastrocolonialism (penjajahan pangan) terhadap orang Papua.”
Menurutnya, pola penjajahan baru melalui program cetak sawah dan semua itu masuk kategori gastrocolonialism, sebab di Papua makanan khas yakni sagu dan umbi-umbian.
Harusnya pemerintah sebelum memasukkan program ke daerah, wajib lebih dulu melihat kebutuhan dan kearifan lokal di Tanah Papua.
Senada dengan itu, Yosepus Nauw, seorang pemuda adat Maybrat, menambahkan bahwa forum Papeda Summit tidak merepresentasikan masyarakat adat di seluruh Tanah Papua.
Menurutnya, setiap saat masyarakat adat Papua sendirian berjuang mempertahankan dan melindungi hutan di atas tanah adatnya.
“Kampanye soal ekonomi masyarakat adat dari dulu sampai detik ini, yakni perlindungan tanah dan hutan adat, jangan kamu datang buat event lalu rampok tanah kami,” jelasnya.
“Bubarkan Papeda Summit 2026. Kita punya tanah bukan untuk perusahaan, tapi buat anak cucu kami.”
Terpisah, Julian Kelly Kambu Ketua Panitia Papeda Summit 2026 menjelaskan, event Papeda Summit ini adalah pertemuan akbar, yang libatkan para pemangku kepentingan.
“Saya mau ajak adik-adik ikut event Papeda Summit, supaya bisa mendengarkan setiap kebijakan negara, dan memberikan masukan kepada setiap tamu yang ikut,” jelas Kelly.
Dijelaskan pria asal Maybrat itu, pembahasan di dalam masih seputar terkait karbon hijau, karbon biru, hingga program pemerintah lain, sehingga bisa mendapat penjelasan lanjutan.
Pertemuan Papeda Summit ini lahir dari rangkaian pertemuan gubernur di Manokwari dan Timika, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan 50 organisasi masyarakat sipil di Jayapura pada Maret 2026.
Forum ini menghadirkan 100 narasumber yang akan mengisi lima sesi pleno dan lima belas sesi paralel serta diikuti 1.030 peserta.
Papeda Summit adalah momentum berharga, sebab nanti dibahas antara program Jakarta, dan terkait nasib masyarakat adat di Papua.
