Koreksi, Sorong – Koalisi Masyarakat Sipil dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura gelar aksi bisu yang terpusat di Taman Sorong City, Kota Sorong, Papua Barat Daya, sebagai protes terkait upaya revisi UU pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Demonstran yang berjumlah enam orang tersebut tampak menutup mulut sembari membentangkan spanduk dan tulisan terkait protes kepada Presiden Jokowi.
Pemuda Adat Moi Sorong Ayub Paa mengatakan, selama 10 Tahun kekuasaan rezim Jokowi, Presiden leluasa merombak sistem demokrasi di Republik Indonesia.
“Jokowi hari ini mempertontonkan satu contoh pemerintahan yang bobrok, sebab tengah menyiapkan aturan agar dinasti politik langgeng di Indonesia,” ujar Ayub kepada awak media, Kamis (22/8/2024).
Selama menjelang akhir jabatan, Jokowi justru kembali berulah dengan mendorong revisi UU KPK, Polri, TNI, Penyiaran, dan UU Pilkada yang menguatkan politik dinasti.
“Kita semua tahu Jokowi ini tumbuh dari sipil, namun diakhir masa jabatannya dia berubah jadi ‘monster’ kapitalis,” tegasnya.
Selama ini masyarakat adat membutuhkan pengesahan RUU Masyarakat Adat, hanya saja rezim Jokowi bersekongkol dengan DPR agar melawan Putusan MK No.60/PUU-XXI/2024 terkait ambang batas.
“Kita tahu Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini tengah memperbaiki mukanya di depan publik, namun Jokowi dan DPR justru mau melawan semuanya demi dinasti,” ucapnya.
“Selama ini rezim Jokowi ikut menyiapkan aturan yang rasis dimana memberi ruang ke pemilik modal mengeruk hasil bumi orang Papua sebesar-besarnya,” jelasnya.
Menurutnya, kekuasaan rezim Jokowi hari ini hanya cari sensasi dengan memakai baju adat di Istana Negara, namun justru mengabaikan RUU terkait Masyarakat Adat.
Ayub berharap, gerakan yang digelar di Kota Sorong bisa membuka mata rezim Jokowi agar kembali melihat kepentingan publik.
Selain itu, Anggota Advokasi AJI Jayapura Safwan mengaku ikut perihatin melihat kondisi rezim Jokowi yang menjelma jadi pemerintahan oligarki dan dinasti.
“Hari ini banyak Masyarakat Adat Papua kehilangan Tanah Adat, namun yang dibuat hari ini adalah menyiapkan aturan agar melanggengkan politik dinasti,” katanya.
Tak hanya itu, rezim Jokowi saat ini tengah menyiapkan perangkat aturan RUU TNI dan RUU Polri agar menyambut rezim otoriter.
Ia berharap, diakhir jabatan dari ayah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka harus lebih banyak melihat nasib warga kecil di darah termasuk Tanah Papua,” tuturnya.(Ari Yani)
Penulis: Ari Yani
