Oleh: Nanang Farid Syam*
Di ruang gelap bioskop, ratusan penonton tertegun menyaksikan fragmen Ghost in the Cell karya Joko Anwar. Euforia itu bukan lahir dari sekadar kekaguman teknis, melainkan karena rasa sakit yang terwakili; mereka melihat diri mereka sendiri di layar—jiwa-jiwa yang terperangkap dalam sel sempit kemiskinan struktural. Namun, begitu lampu bioskop menyala, penonton pulang ke realitas yang jauh lebih horor. Di luar sana, anggaran negara seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikucurkan dalam angka fantastis, namun gizi rakyat tak kunjung naik karena terus “menguap” di tangan birokrasi yang bebal. Di saat yang sama, KPK seolah kehilangan taji di hadapan isu-isu publik yang krusial, sementara para aktivis yang bersuara justru dihadapi dengan kekerasan fisik dan represi. Ironisnya, di puncak menara gading, para pejabat kita justru sibuk mengeluarkan pernyataan yang menafikkan kritik, seolah tulisan pengamat dan teriakan aktivis hanyalah angin lalu yang mengganggu kenyamanan mereka.
Situasi ini membawa kita kembali pada makna purba dari tanggal satu Mei. Secara etimologis, “May Day” adalah sebuah paradoks sejarah yang pahit. Ia adalah tugu peringatan darah di Haymarket, Chicago, yang kini setiap tahunnya berubah menjadi samudera merah di jalanan Jakarta. Namun, dalam frekuensi radio darurat internasional, ia adalah pelafalan Anglikan dari bahasa Prancis, m’aider—yang berarti “tolong aku”. Sebagai sebuah fenomena budaya, May Day bukan sekadar ritual kalender tahunan, melainkan sebuah sinyal bahaya—panggilan darurat dari jutaan raga yang terjepit di antara mesin produksi dan kebijakan yang kehilangan kompas moralnya.
Dalam kacamata antropologi, buruh-buruh kita hari ini tengah mengalami proses dehumanisasi yang sangat nyata. Jika kita menyelami semesta visual distopia yang kini populer, kita akan menemukan bahwa horor yang paling menakutkan bukanlah sosok hantu, melainkan kengerian masa depan: manusia-manusia yang menjadi “hantu” dalam sistem yang mereka gerakkan sendiri. Hidup bagi kelas pekerja di Indonesia seringkali terasa seperti berada dalam sel yang kuncinya dipegang oleh para pembuat kebijakan yang anti-kritik. Mereka ada, mereka bekerja, namun mereka tidak dianggap sebagai manusia yang utuh dengan hak perlindungan yang nyata.
Kenyataannya, realitas di lapangan jauh lebih mencekam daripada fiksi mana pun. Mayoritas tenaga kerja kita kini bermuara di sektor informal, sebuah ruang abu-abu “kaum prekariat” yang hidupnya ditentukan oleh algoritma dingin dan ketidakpastian hukum. Bagi mereka, jatuh sakit adalah lonceng kematian finansial karena status mereka yang tidak dianggap sebagai “pekerja” secara formal. Sementara itu, program-program besar yang diluncurkan dengan narasi kemanusiaan seringkali hanya menjadi bancakan bagi para pemburu rente. Inilah potret antropologis yang menyedihkan: seorang buruh mungkin sedang memeras keringat di pabrik, sementara anaknya di sekolah memakan nasi kotak yang kualitasnya telah dikompromikan oleh korupsi yang dibiarkan.
Di titik inilah, lembaga penjaga gerbang keadilan seperti KPK seharusnya hadir bukan hanya sebagai pencatat administrasi. Namun, yang sering dirasakan publik adalah kesunyian yang mencekam. Amnesia kolektif bangsa ini seolah dipelihara agar kita lupa bahwa ada darah aktivis dan keringat buruh di setiap inci pembangunan yang dibanggakan. Ratusan ribu massa yang memenuhi jantung Jakarta pada setiap May Day sebenarnya sedang melakukan sebuah ritual protes terhadap ketulian kekuasaan.
Jika kita terus membiarkan para pekerja kita tetap menjadi hantu dalam sistem yang opresif dan korup, maka kita sedang menuju keruntuhan sosial yang nyata. Kita tidak bisa membangun peradaban yang maju di atas fondasi pekerja yang rapuh dan suara kritis yang dibungkam. Dibutuhkan lebih dari sekadar janji manis; kita membutuhkan pengakuan hukum yang memanusiakan manusia dan transparansi radikal yang mampu mengusir para monster birokrasi.
May Day adalah suara m’aider yang bergema dari kerumunan jalanan hingga ke pelosok pabrik. Ia adalah alarm yang mengingatkan bahwa kondisi kita tidak sedang baik-baik saja. Sudah saatnya kita menghancurkan sel-sel ketidakadilan itu dan mengembalikan martabat ke dalam raga para pekerja kita. Sebab, kemakmuran sebuah bangsa tidak pernah diukur dari seberapa megah gedung pencakar langit, melainkan dari seberapa tenang seorang buruh bisa memejamkan mata di malam hari, yakin bahwa hari esok tidak akan dirampas oleh ketamakan sistem yang buta dan tuli.
*) Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK 2010-2012
