Oleh: Nanang Farid Syam

Pada pagi hari, 6 Mei 2026, ruang konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) menjadi saksi sebuah pernyataan yang sangat bombastis. Seorang juru bicara dengan percaya diri mengumumkan bahwa Bakom telah berhasil “merangkul” sekitar 40 entitas yang mereka sebut sebagai homeless media.

Istilah ini merujuk pada media yang beroperasi murni di media sosial tanpa infrastruktur situs web konvensional. Daftar yang disodorkan pun mentereng: Folkative, Indozone, Dagelan, Narasi, Ngomongin Uang, hingga Big Alpha.

Katanya, ini demi “meningkatkan kualitas berita” dan menjangkau audiens muda dengan jangkauan miliaran tayangan. Tim komunikasi pemerintah seolah mendadak tampil sebagai pahlawan penyelamat ekosistem digital yang selama ini mereka anggap liar.

Namun, belum sempat sore menjemput, narasi megah itu runtuh seketika. Narasi Newsroom segera memberikan serangan balik melalui akun resminya, menyatakan secara tegas bahwa mereka tidak pernah tergabung dan tidak hadir dalam konferensi pers tersebut.

Ngomongin uang pun tak kalah lugas. Mereka menegaskan tidak pernah ada undangan apalagi komunikasi resmi. Bantahan serupa mengalir deras dari USS Feed, Bapak-Bapak ID, hingga Big Alpha. Hingga detik ini, Bakom justru memilih jurus lama, bungkam seribu bahasa. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada koreksi daftar. Hanya keheningan yang justru terasa lebih memekakkan telinga dibanding pengumuman awal mereka.

Kekacauan ini bukan sekadar kesalahan administratif “salah ketik”. Ini adalah manifestasi nyata dari cara kerja tim komunikasi pemerintah yang kacau balau dan amatir. Bagaimana mungkin lembaga negara dengan akses anggaran triliunan dan staf berpendidikan tinggi berani mengklaim 40 entitas sebagai mitra strategis tanpa verifikasi dasar? Tanpa Memorandum of Understanding (MoU)? Tanpa konfirmasi? Ini bukan kolaborasi, ini adalah halusinasi birokratis yang diproduksi dengan gegabah dan disebarkan dengan sembrono.

Homeless media—seperti Dagelan dengan satir sosialnya atau Kok Bisa dengan penjelasan faktualnya—selama ini beroperasi mandiri sebagai penyeimbang narasi resmi. Dengan label “mitra” sepihak, suara-suara alternatif ini sedang coba dibungkam secara halus. Kritik tajam di masa depan bisa dengan mudah dilabeli sebagai “pengkhianatan mitra”. Publik pun dipaksa bingung, apakah konten yang mereka baca adalah aspirasi organik atau sekadar orkestrasi pesanan?

Tragedi komunikasi ini melanjutkan pola lama yang menyedihkan. Alokasi iklan negara yang mengalir ke kreator media sosial tanpa tender transparan sering kali dicurigai sebagai upaya “membeli narasi”. Kini, Bakom mengulangi kesalahan serupa dengan skala yang lebih memalukan. Media besar seperti Kompas, Tempo, hingga Tirto sibuk mengamplifikasi bantahan para pengelola konten tersebut. Prioritas tim komunikasi kita tampaknya memang bukan pada substansi, melainkan sibuk berebut panggung digital demi jargon transparansi yang nyatanya kosong melompong.

Pendekatan ini membawa ancaman sistemik bagi demokrasi digital. Homeless media mengisi ruang kosong yang ditinggalkan media konvensional. Mereka autentik justru karena tidak menyusu pada anggaran pemerintah. Dengan klaim sepihak ini, pemerintah menciptakan dilema moral bagi mereka: menolak dianggap anti-negara, menerima berarti menggadai independensi. Ini taktik yang licin, membungkam tanpa UU ITE, cukup dengan narasi “kita satu tim”.

Kita tidak boleh membiarkan kekacauan ini menguap begitu saja. Bakom wajib membuka seluruh dokumen autentik terkait klaim tersebut jika memang ada. Ini mencakup teks MoU, daftar hadir, hingga laporan audit anggaran komunikasi digital. Transparansi bukanlah opsi, melainkan tuntutan hukum berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Praktik labelisasi sepihak “mitra pemerintah” harus dihentikan total dan diganti dengan program literasi digital yang benar-benar sukarela. DPR harus segera mengevaluasi anggaran ini dengan sanksi tegas bagi praktik-praktik manipulatif.

Komunikasi publik bukanlah teater satu arah untuk memuaskan ego narasi resmi. Homeless media adalah suara rakyat yang kreatif dan mandiri. Jangan pernah mencoba membungkamnya dengan ilusi kerjasama yang dipaksakan. Kepada rakyat digital, tetaplah waspada dan tolak segala bentuk kooptasi. Demokrasi kita akan bertahan selama narasi publik tidak jatuh ke dalam monopoli kekuasaan. Kekacauan 6 Mei 2026 adalah pelajaran mahal bagi kita semua. Tim komunikasi pemerintah butuh introspeksi mendalam sebelum mereka benar-benar kehilangan kepercayaan publik secara total.