Koreksi, Sorong – Koalisi masyarakat adat dan sipil menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kegiatan eksploitatif yang mengancam ruang hidup masyarakat hingga tanah adat se-Tanah Papua, termasuk Papua Barat Daya.
Sikap penolakan itu dibuat dalam rangkaian event Papeda Summit 2026 yang digelar di Vega Hotel, Kota Sorong, Jumat (4/9/2026).
Sekretaris Eksekutif Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (FOKER LSM) Papua, Abner Mansai mengatakan, setiap pembangunan di tanah Papua semestinya menghormati hak-hak masyarakat adat.
“Kita di Papua tidak ada tanah negara, sebab semua ini diberikan oleh Tuhan kepada orang asli Papua dan diwariskan ke anak cucu,” ujar Abner kepada Koreksi.org di Kota Sorong.
Pemerintah harusnya mendorong masyarakat adat hidup mandiri secara berkelanjutan dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA).
“Pemerintah jangan datang mengambil alih seluruh SDA, yang menjadi bagian dari ruang hidup masyarakat adat di Papua,” katanya.
Sejak awal Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus) bagi Papua digaungkan, tapi masih banyak persoalan tenurial yang muncul hanya karena ambisi pemerintah bersama investor.
Dijelaskan bahwa saat ini masih ada ambisi dan kompromi pemerintah sama investor yang tanpa melihat hak orang Papua di atas tanah adat serta kekayaan alam mereka.
Selain itu, dikonfirmasi terpisah, Ketua Panitia Papeda Summit 2026, Julian Kelly Kambu menyatakan, kegiatan ini telah resmi tutup.
“Kita semua adalah orang-orang baik, yang bekerja untuk meninggalkan mata air buat anak cucu besok di tanah Papua,” ucapnya.
Sementara itu, Apey Tarami seorang aktivis Front Masyarakat Domberai menilai sejumlah proyek pembangunan justru berpotensi meminggirkan masyarakat adat di Papua.
Senada dengan itu, tokoh perempuan adat, Marlince Siep menyoroti adanya dampak pembangunan terhadap perempuan dan anak di tanah Papua.
Menurutnya, hutan dan tanah memiliki fungsi penting sebagai sumber pangan, kesehatan, sekaligus ruang hidup masyarakat adat. Karena itu, koalisi menolak klaim tanah Papua sebagai tanah negara atau tanah kosong. Serta meminta negara menghentikan setiap PSN dan program pembangunan yang merusak ruang hidup masyarakat adat.
