Koreksi, Jakarta- Pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada 31 Januari 2025 yang meminta Polda hingga Polres merespons aduan masyarakat di media sosial membawa angin segar bagi warga Depok Cindy Allyssa. Lambatnya penanganan kasus yang menimpanya telah ia suarakan sejak akhir 2021 membuat dirinya putus asa terhadap aparat penegak hukum.
Bermula pada 20 Oktober 2021, Cindy kepincut dengan iklan mobil BMW keluaran 2008 dengan harga Rp159 juta. Penjual pun memberi tahu bila pajak mobil tersebut telah menunggak sebanyak 6 kali atau sekitar Rp48 juta. Setelah beberapa kali negosiasi, Cindy dan penjual sepakat dengan angka Rp145,5 juta dengan uang muka pertama sebesar sejuta rupiah.
Dua hari kemudian, Cindy pun membayar uang muka kedua sebesar Rp134,5 juta. Pada 3 November 2021, ia melunasi pembayaran mobil tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Cindy ketika ia membawa mobil itu ke Samsat Jakarta Utara, ongkos pajak, denda, hingga balik nama mencapai Rp127.219.200, dengan pajak per tahun Rp16 juta.
Merasa tertipu, dirinya pun mengajukan langkah mediasi ke pihak showroom pada 4 dan 8 November 2021. Namun, tidak ada itikad baik dari penjual untuk menemui Cindy. Berang, dirinya pun mensomasi pemilik pada 1 Desember 2021. Bukannya mendapatkan keterangan dari pemilik, Cindy malah difitnah dan dimaki-maki.
Cindy lalu membuat laporan pertama pada 17 Desember 2021 atas dasar penipuan. Namun Polres Jakarta Timur menghentikan laporan dengan alasan tidak jelas pada 23 Mei 2022.
Terhitung sejak laporannya dihentikan, Cindy bolak-balik ke Polda, Polres, Propam hingga mengadu ke Kompolnas. Meski begitu, penanganan kasusnya tetap mandek. Terakhir laporan kedua yang Cindy layangkan pada 24 Maret 2023 tidak membuahkan hasil sama sekali.
Sejak awal bergulir kasusnya, Cindy sudah berupaya menyuarakan di Twitter/X lewat akun @kawwaiip. Ia pun menyambut baik ajakan Polri untuk mengadu via media sosial. Nahas, saat ingin mencobanya pada Selasa (4/2) ia kaget ternyata akunnya telah diblokir oleh @poldametrojaya_.
“Jadi instruksi tersebut betul untuk mendengar suara rakyat atau hanya sekedar pencitraan?” ujarnya kepada Koreksi pada Sabtu (15/2).
Tangkapan layar @kawwaiip.
Tangkapan layar @kawwaiip setelah diblokir akun @Poldametrojaya.
Senasib, Roby juga mempunyai pengalaman yang sama dengan Polres Jakarta Timur. Tidak tanggung-tanggung, kasus yang menimpanya membuat kerugian pribadi yang dialami mencapai Rp2,5 miliar.
Berawal pada 2022 dirinya melaporkan kasus tindak pidana pemalsuan dokumen otentik ke Polda Metro Jaya. Setelah berdiskusi, Polda mendisposisi laporan ke Polres Jakarta Timur. Beberapa bulan berjalan, kasusnya mandek. Roby tidak dapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) lanjutan, namun kasusnya pun tidak dihentikan (tidak ada surat perintah penghentian penyidikan (SP3))
“Kami coba viralkan kasus tersebut, waktu itu dapat atensi Propam Polda Metro Jaya, semua penyidik diperiksa, kasus pun berlanjut. Namun, sayangnya pasca 2 bulan kembali jalan di tempat.” katanya pada Sabtu (14/2).
Sampai saat ini kasusnya masih abu-abu, padahal Roby sudah cukup yakin bukti yang ia lampirkan sudah kuat. Dirinya tidak mengerti hampir 3 tahun ini kenapa kasusnya tidak naik tingkat juga.
Pelayanan yang buruk dan lambat juga dialami oleh Aliyya Fatimah Azzahra. Laporan kehilangan ponsel yang ia layangkan tidak juga menemui jalan keluar. “Nilai kerugian mungkin hanya Rp3.999.000, tapi data di ponsel itu penting bagi saya,” katanya kepada Koreksi pada Sabtu (14/2).
Meski telah mendapat SP2HP mencapai 16 kali dari Polsek Ciracas, ponsel Vivo V5s miliknya tak kunjung kembali. Malahan, penyidik yang menangani kasusnya meminta Aliyya untuk mengikhlaskan ponselnya. Bahkan, petugas penyidik meminta ibu dari Aliyya untuk menasihati anaknya agar dapat ikhlas.
“Isi SP2HP hanya tanggal pembuatan surat saja, tanpa penjelasan prosesnya sampai mana. Saya menduga memang tidak serius menangani kasus kehilangan ini,” ungkapnya.
Ironinya lagi, Aliyya sempat diminta pihak kepolisian untuk datang dan menunjuk beberapa orang pencopet. Polisi pun menawarkan ponsel bekas sebagai penggantinya. Namun, Aliyya menolak karena tidak tahu siapa orangnya sekaligus tidak mau akan ponsel yang ditawarkan polisi.
Meski dirinya juga mengakui kelalaian dirinya, seperti tidak tahu nomor polisi JakLingko 06 di mana ia kehilangan ponselnya. Serta terlambat melapor ke polisi, namun Aliyya tetap berharap Polsek Ciracas dapat melacak ponselnya lewat nomor IMEI yang ada di box miliknya.
“Kanit memberikan ponsel bekas ke Ibu saya, sekarang ponsel itu dipakai Bapak (orang tua). Tapi tujuan aku lapor polisi bukan untuk dibelikan penggantinya, tapi agar yang hilang dapat ditemukan oleh polisi,” tutupnya.
