• About
  • Editorial
  • Pedoman Media Siber
Wednesday, November 18, 2026
No Result
View All Result
Koreksi.org
  • Home
  • Berita
    Koalisi Reformasi Polri Desak Pembatasan Kewenangan Polisi Usai Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

    Koalisi Reformasi Polri Desak Pembatasan Kewenangan Polisi Usai Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

    Maybank Indonesia Dukung Penguatan Kapasitas Jurnalis melalui Maybank Journalist Fellowship 2026

    Maybank Indonesia Dukung Penguatan Kapasitas Jurnalis melalui Maybank Journalist Fellowship 2026

    Buruh Meminta Pajak Pembalut dan JHT Nol Persen

    Buruh Meminta Pajak Pembalut dan JHT Nol Persen

    Konferensi Republik: Enam BEM Perguruan Tinggi di Flores Desak Pemerintah Koreksi Enam Persoalan Demokrasi

    Konferensi Republik: Enam BEM Perguruan Tinggi di Flores Desak Pemerintah Koreksi Enam Persoalan Demokrasi

    Konferensi Republik: Kebudayaan Menjadi Jembatan Dialog dan Harapan Demokrasi

    Konferensi Republik: Kebudayaan Menjadi Jembatan Dialog dan Harapan Demokrasi

    Konferensi Republik Maumere: Negara Hadir dalam Simbol, tetapi Absen dalam Layanan

    Konferensi Republik Maumere: Negara Hadir dalam Simbol, tetapi Absen dalam Layanan

    Konferensi Republik: Rektor IFTK Ledalero Sebut Konferensi Republik Jadi Ruang Merespons Kegelisahan Demokrasi

    Konferensi Republik: Rektor IFTK Ledalero Sebut Konferensi Republik Jadi Ruang Merespons Kegelisahan Demokrasi

    Konferensi Republik: APTIK Serukan Kaum Intelektual Harus Berani Mengoreksi Kekuasaan dan Menyelamatkan Republik

    Konferensi Republik: APTIK Serukan Kaum Intelektual Harus Berani Mengoreksi Kekuasaan dan Menyelamatkan Republik

    Konferensi Republik di Flores, Dorong Suara Daerah dalam Percakapan Masa Depan Bangsa

    Konferensi Republik di Flores, Dorong Suara Daerah dalam Percakapan Masa Depan Bangsa

    Koalisi ISPA Desak Kedutaan Negara Mitra Evaluasi Perdagangan Komoditas Pemicu Karhutla dan Bersolidaritas Padamkan Api

    Koalisi ISPA Desak Kedutaan Negara Mitra Evaluasi Perdagangan Komoditas Pemicu Karhutla dan Bersolidaritas Padamkan Api

    Trending Tags

  • Liputan Khusus
  • OPINI
    Ed Sheeran dan Solidaritas Irlandia-Palestina 

    Ed Sheeran dan Solidaritas Irlandia-Palestina 

    Tidak Percaya Hingga Tuntutan Pembubaran DPR, Lantas Apa?

    Tidak Percaya Hingga Tuntutan Pembubaran DPR, Lantas Apa?

    Menjaga Hak Hidup: Kisah Perempuan ODHIV dalam Pusaran Hukum Narkotika

    Menjaga Hak Hidup: Kisah Perempuan ODHIV dalam Pusaran Hukum Narkotika

    Dari Jakarta ke Phnom Penh: Perang Melawan Scam yang Tak Bisa Ditangani Satu Negara Saja

    Dari Jakarta ke Phnom Penh: Perang Melawan Scam yang Tak Bisa Ditangani Satu Negara Saja

    Apakah Kemerdekaan Seperti Ini yang Engkau Maksud, Datuk?

    Apakah Kemerdekaan Seperti Ini yang Engkau Maksud, Datuk?

    Satu Dekade Arbitrase Laut China Selatan: Refleksi atas Dampaknya terhadap Stabilitas Kawasan

    Belajar dari Sepak Bola Dunia

    Belajar dari Sepak Bola Dunia

    Potensi Dominasi Negara dari BUMN Khusus Ekspor

    Prabowonomics, Model Pembangunan yang Harus Ditinggalkan

    Kepada Said Iqbal: Redistribusi Kekayaan Tidak Cukup dengan “Kau Boleh Kaya Tapi Jangan Miskinkan Kami”

    Kepada Said Iqbal: Redistribusi Kekayaan Tidak Cukup dengan “Kau Boleh Kaya Tapi Jangan Miskinkan Kami”

    Membaca Senyum Purbaya

    Membaca Senyum Purbaya

    Trending Tags

  • RUANG SASTRA
    Selamatkan Hutan Melalui Film “Teman Tegar: Maira – Whisper from Papua”

    Selamatkan Hutan Melalui Film “Teman Tegar: Maira – Whisper from Papua”

    Film Pangku: Perjuangan Ibu Tunggal di Jalan Sunyi

    Film Pangku: Perjuangan Ibu Tunggal di Jalan Sunyi

    Film “Wall to Wall”: Potret Nyata Kelas Pekerja di Seoul ’11-12′ dengan Jakarta

    Film “Wall to Wall”: Potret Nyata Kelas Pekerja di Seoul ’11-12′ dengan Jakarta

    TUMPUK: Manifesto Konsumerisme dan Tumpukan Sampah

    TUMPUK: Manifesto Konsumerisme dan Tumpukan Sampah

    Sanggar Lidi Surabaya Gelar Pementasan Teater “Grafito”,  Kisah Cinta Beda Agama di Balai Pemuda Surabaya

    Sanggar Lidi Surabaya Gelar Pementasan Teater “Grafito”,  Kisah Cinta Beda Agama di Balai Pemuda Surabaya

    Cerita pendek: Kemenangan

    Cerita pendek: Kemenangan

    Trending Tags

  • SUARA WARGA
  • Home
  • Berita
    Koalisi Reformasi Polri Desak Pembatasan Kewenangan Polisi Usai Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

    Koalisi Reformasi Polri Desak Pembatasan Kewenangan Polisi Usai Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

    Maybank Indonesia Dukung Penguatan Kapasitas Jurnalis melalui Maybank Journalist Fellowship 2026

    Maybank Indonesia Dukung Penguatan Kapasitas Jurnalis melalui Maybank Journalist Fellowship 2026

    Buruh Meminta Pajak Pembalut dan JHT Nol Persen

    Buruh Meminta Pajak Pembalut dan JHT Nol Persen

    Konferensi Republik: Enam BEM Perguruan Tinggi di Flores Desak Pemerintah Koreksi Enam Persoalan Demokrasi

    Konferensi Republik: Enam BEM Perguruan Tinggi di Flores Desak Pemerintah Koreksi Enam Persoalan Demokrasi

    Konferensi Republik: Kebudayaan Menjadi Jembatan Dialog dan Harapan Demokrasi

    Konferensi Republik: Kebudayaan Menjadi Jembatan Dialog dan Harapan Demokrasi

    Konferensi Republik Maumere: Negara Hadir dalam Simbol, tetapi Absen dalam Layanan

    Konferensi Republik Maumere: Negara Hadir dalam Simbol, tetapi Absen dalam Layanan

    Konferensi Republik: Rektor IFTK Ledalero Sebut Konferensi Republik Jadi Ruang Merespons Kegelisahan Demokrasi

    Konferensi Republik: Rektor IFTK Ledalero Sebut Konferensi Republik Jadi Ruang Merespons Kegelisahan Demokrasi

    Konferensi Republik: APTIK Serukan Kaum Intelektual Harus Berani Mengoreksi Kekuasaan dan Menyelamatkan Republik

    Konferensi Republik: APTIK Serukan Kaum Intelektual Harus Berani Mengoreksi Kekuasaan dan Menyelamatkan Republik

    Konferensi Republik di Flores, Dorong Suara Daerah dalam Percakapan Masa Depan Bangsa

    Konferensi Republik di Flores, Dorong Suara Daerah dalam Percakapan Masa Depan Bangsa

    Koalisi ISPA Desak Kedutaan Negara Mitra Evaluasi Perdagangan Komoditas Pemicu Karhutla dan Bersolidaritas Padamkan Api

    Koalisi ISPA Desak Kedutaan Negara Mitra Evaluasi Perdagangan Komoditas Pemicu Karhutla dan Bersolidaritas Padamkan Api

    Trending Tags

  • Liputan Khusus
  • OPINI
    Ed Sheeran dan Solidaritas Irlandia-Palestina 

    Ed Sheeran dan Solidaritas Irlandia-Palestina 

    Tidak Percaya Hingga Tuntutan Pembubaran DPR, Lantas Apa?

    Tidak Percaya Hingga Tuntutan Pembubaran DPR, Lantas Apa?

    Menjaga Hak Hidup: Kisah Perempuan ODHIV dalam Pusaran Hukum Narkotika

    Menjaga Hak Hidup: Kisah Perempuan ODHIV dalam Pusaran Hukum Narkotika

    Dari Jakarta ke Phnom Penh: Perang Melawan Scam yang Tak Bisa Ditangani Satu Negara Saja

    Dari Jakarta ke Phnom Penh: Perang Melawan Scam yang Tak Bisa Ditangani Satu Negara Saja

    Apakah Kemerdekaan Seperti Ini yang Engkau Maksud, Datuk?

    Apakah Kemerdekaan Seperti Ini yang Engkau Maksud, Datuk?

    Satu Dekade Arbitrase Laut China Selatan: Refleksi atas Dampaknya terhadap Stabilitas Kawasan

    Belajar dari Sepak Bola Dunia

    Belajar dari Sepak Bola Dunia

    Potensi Dominasi Negara dari BUMN Khusus Ekspor

    Prabowonomics, Model Pembangunan yang Harus Ditinggalkan

    Kepada Said Iqbal: Redistribusi Kekayaan Tidak Cukup dengan “Kau Boleh Kaya Tapi Jangan Miskinkan Kami”

    Kepada Said Iqbal: Redistribusi Kekayaan Tidak Cukup dengan “Kau Boleh Kaya Tapi Jangan Miskinkan Kami”

    Membaca Senyum Purbaya

    Membaca Senyum Purbaya

    Trending Tags

  • RUANG SASTRA
    Selamatkan Hutan Melalui Film “Teman Tegar: Maira – Whisper from Papua”

    Selamatkan Hutan Melalui Film “Teman Tegar: Maira – Whisper from Papua”

    Film Pangku: Perjuangan Ibu Tunggal di Jalan Sunyi

    Film Pangku: Perjuangan Ibu Tunggal di Jalan Sunyi

    Film “Wall to Wall”: Potret Nyata Kelas Pekerja di Seoul ’11-12′ dengan Jakarta

    Film “Wall to Wall”: Potret Nyata Kelas Pekerja di Seoul ’11-12′ dengan Jakarta

    TUMPUK: Manifesto Konsumerisme dan Tumpukan Sampah

    TUMPUK: Manifesto Konsumerisme dan Tumpukan Sampah

    Sanggar Lidi Surabaya Gelar Pementasan Teater “Grafito”,  Kisah Cinta Beda Agama di Balai Pemuda Surabaya

    Sanggar Lidi Surabaya Gelar Pementasan Teater “Grafito”,  Kisah Cinta Beda Agama di Balai Pemuda Surabaya

    Cerita pendek: Kemenangan

    Cerita pendek: Kemenangan

    Trending Tags

  • SUARA WARGA
No Result
View All Result
Koreksi.org
No Result
View All Result
Home Berita

Mengawal Pencabutan Izin Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera

by admin
March 24, 2026
in Berita
0
Mengawal Pencabutan Izin Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera

Banjir di Aceh. Foto: BPBA

25
SHARES
70
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Koreksi, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan karena dinilai berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan banjir di Sumatera pada 19 Januari 2026. Tindakan tersebut diambil presiden berdasarkan laporan investigasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Rinciannya 22 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) alam dan hutan tanaman. Lainnya, enam perusahaan di sektor tambang, perkebunan, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu atau PBPHHK. Namun, menurut informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, dua perusahaan dari sektor tambang masih dalam proses audit ulang yaitu PT NSHE dan proyek pertambangan emas yang dioperasikan oleh PTAR.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, dikutip dari Kompas.com (13/3/2026) mengatakan hasil kajian lingkungan PTAR cukup kuat sehingga diputuskan boleh beroperasi lagi. Keputusan tersebut juga telah dibahas dalam rapat terbatas Bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Sementara untuk proses audit lingkungan PT NSHE masih berlangsung.

Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam beberapa kesempatan menyampaikan izin operasional kedua perusahaan tersebut masih belum dicabut secara administrasi.

Juru kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Alfarhat Kasman mempertanyakan pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM yang berpeluang memberi izin perusahaan yang menyebabkan bencana di Sumatera.

“Pada dasarnya kedua perusahaan tersebut bahkan oleh Prabowo Subianto sendiri dianggap bersalah dengan melakukan pencabutan izin. Itu artinya, Presiden Prabowo sepakat bahwa kedua perusahaan ini memang berkontribusi terhadap katastrofe yang terjadi di Sumatera,” ujar Farhat kepada Koreksi, Sabtu (21/3/2026).

Farhat mendorong warga terdampak banjir di Sumatera untuk menempuh berbagai upaya agar perusahaanyang sudah dicabut izinnya tidak beroperasi Kembali. Baik melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi. Semisal dengan menggugat keabsahan hasil audit atau menuntuk pencabutan izin perusahaan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Dan menuntut bertanggung jawab atas pemulihan dan ganti rugi terhadap negara dan perusahaan atas bencana katastrofe yang mengibatkan ratusan ribu orang mengungsi dan kehilangan harta benda, serta ribuan orang yang meninggal,” tambah Farhat.

Menurut Farhat, jika pemerintah serius, semestinya melakukan mitigasi atas potensi katastrofe pada waktu yang akan datang. Salah satunya adalah dengan menghentikan segala aktivitas yang memicu kerusakan lingkungan dan sosial. Kata dia, ini dikarenakan katastrofe itu terjadi bukan karena siapa aktornya. Tetapi karena perampasan ruang, penghancuran lingkungan yang selalu bersembunyi di balik jargon pembangunan itu dilakukan secara ugal-ugalan.

“Inilah salah satu alasan kenapa kita menganggap rezim Prabowo sebagai rezim beyond extractivism, karena ekstraksi dilakukan secara legal melalui legitimasi dari hukum dan kekuasaan, yang memungkinkan bencana jauh lebih besar bisa terus-menerus terjadi.”

Kewenangan Ada di Kementerian Terkait
Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, mengatakan kewenangan pencabutan izin perusahaan berada di tangan kementerian/lembaga yang memberikan izin perusahaan. Antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian ESDM.

“Kemenhut sudah ditindaklanjuti dengan mencabut 22 izin perusahaan dan sudah dikuasai kembali lahan yang dikelola secara ilegal oleh negara melalui Satgas. Itu sudah dilakukan dan juga sudah dipersiapkan, dihitung denda administratif,” ujar Barita kepada Koreksi.org, Selasa (17/3/2026).

Menurut Barita, Satgas PKH kini fokus mengerjakan tiga pekerjaan utama mereka, yaitu penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan pemulihan aset di kawasan hutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Selain itu, kata Barita, Satgas PKH juga akan tegas memproses secara hukum jika ditemukan unsur pidana dalam kasus ini. Menurutnya, hal tersebut lebih mudah karena aparat penegak hukum juga terlibat dalam Satgas PKH.

Pertengahan Januari lalu, Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 28 perusahaan karena operasionalnya dinilai memicu banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Rinciannya 22 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) alam dan hutan tanaman. Lainnya, enam perusahaan di sektor tambang, perkebunan, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu atau PBPHHK.

Mengutip laman setneg.go.id, setelah banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di ketiga wilayah tersebut. Berdasarkan laporan hasil percepatan audit yang dilakukan oleh Satgas, Presiden Prabowo mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebanyak 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan seluas 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sekitar 900 ribu hektare dikembalikan sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati dunia.

Jatam mencatat banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025 telah menewaskan 1.190 jiwa. Selain itu, bencana ini menghancurkan lebih dari 175 ribu rumah warga, menutup akses transportasi, serta melumpuhkan kehidupan sosial dan ekonomi warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Karena itulah, menurut Jatam, bencana ini serupa katastrofe yang memporak-porandakan dan melumpuhkan seluruh aspek kehidupan.

Tags: banjirizin perusahaansumateratanah longsor
admin

admin

Related Posts

Koalisi Reformasi Polri Desak Pembatasan Kewenangan Polisi Usai Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

Koalisi Reformasi Polri Desak Pembatasan Kewenangan Polisi Usai Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

by Faiz Benshadeq
November 14, 2026
0

Koreksi, Jakarta – Koalisi Reformasi Polri (RFP) mendesak pemerintah dan DPR RI segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian menyusul...

Maybank Indonesia Dukung Penguatan Kapasitas Jurnalis melalui Maybank Journalist Fellowship 2026

Maybank Indonesia Dukung Penguatan Kapasitas Jurnalis melalui Maybank Journalist Fellowship 2026

by Annisa Salim
November 7, 2026
0

Koreksi, Jakarta- PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) bersama Indonesian Institute for Journalism (IIJ) menyelenggarakan acara kelulusan (graduation) Maybank...

Buruh Meminta Pajak Pembalut dan JHT Nol Persen

Buruh Meminta Pajak Pembalut dan JHT Nol Persen

by admin
November 3, 2026
0

Koreksi, Jakarta- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mendesak Menteri Keuangan melakukan reformasi...

Konferensi Republik: Enam BEM Perguruan Tinggi di Flores Desak Pemerintah Koreksi Enam Persoalan Demokrasi

Konferensi Republik: Enam BEM Perguruan Tinggi di Flores Desak Pemerintah Koreksi Enam Persoalan Demokrasi

by Annisa Salim
November 2, 2026
0

Koreksi, Maumere- Persatuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari enam perguruan tinggi di Flores menegaskan pentingnya memperkuat masyarakat sipil sebagai pilar...

Konferensi Republik: Kebudayaan Menjadi Jembatan Dialog dan Harapan Demokrasi

Konferensi Republik: Kebudayaan Menjadi Jembatan Dialog dan Harapan Demokrasi

by Annisa Salim
November 2, 2026
0

Koreksi, Maumere– Rektor Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Otto Gusti Madung, menegaskan bahwa kebudayaan memiliki peran penting dalam...

Konferensi Republik Maumere: Negara Hadir dalam Simbol, tetapi Absen dalam Layanan

Konferensi Republik Maumere: Negara Hadir dalam Simbol, tetapi Absen dalam Layanan

by Annisa Salim
October 31, 2026
0

Koreksi, Maumere– Konferensi Republik yang berlangsung di Ledalero, Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (31/10/2026), menilai negara tengah menghadapi persoalan...

Next Post
AJI Jakarta Gelar Pesta Media Angkat Isu Kebebasan Pers, Lingkungan Hidup, dan Kecerdasan Buatan

AJI Jakarta Gelar Pesta Media Angkat Isu Kebebasan Pers, Lingkungan Hidup, dan Kecerdasan Buatan

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • About
  • Editorial
  • Pedoman Media Siber

© 2025 Koreksi.org

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • OPINI
  • RUANG SASTRA
    • SUARA WARGA

© 2025 Koreksi.org