Koreksi, Sorong – Sejumlah pemuda adat suku Moi Papua menggelar aksi penolakan terhadap program proyek strategis nasional (PSN) cetak sawah di wilayah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, pada Selasa (2/6/2026).
Peserta aksi tergabung dalam Pemuda Adat Papua bersama Sagu, secara spontan mendobrak ruangan rapat dan banner penolakan proyek cetak sawah di wilayah Kabupaten Sorong.
Koordinator Aksi, Wespa Gombo mengatakan, aksi ini berkaitan dengan rencana pemerintah mau membuka lahan sekitar 12.000 hektare, di wilayah adat Papua termasuk Sorong Raya.
“Program ini masuk secara sistematis akan mengancam pangan lokal seperti sagu dan umbi-ubian, yang menjadi identitas orang asli Papua,” ujar Wespa kepada Koreksi.org.
Wespa menyebut piaknya mendapat kabar bahwa program cetak sawah, yang disosialisasikan pemerintah di salah satu hotel bakal dieksekusi tahun 2026.
Sosialisasi itu menghadirkan Kementerian Pertanian melalui Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Jayapura, pemerintah daerah, dan aparat militer.
“Program cetak sawah yang secara masif merambah hutan Papua, dibuat semata-mata agar memenuhi ambisi besar pemerintah berkedok swasembada pangan,” katanya.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti soal minimnya keterlibatan masyarakat adat dan pemilik hak ulayat di sosialisasi cetak sawah.
“Kami menyerukan agar masyarakat adat Papua bisa mengorganisir diri dan menolak setiap program ambisi pemerintah,” jelasnya.
Pasalnya, kata dia, setiap program yang tidak ikut mengakomodir kepentingan masyarakat, bakal merampas ruang hidup dan identitas warga Papua di wilayah Papua Barat Daya.
Ia berharap masyarakat adat Papua bisa bersikap tegas dalam menolak setiap kebijakan, sebab bakal mengancam sagu hingga umbi-umbian sebagai pangan lokal.
Terpisah, Juru Kampanye Gerakan Malamoi, Ronal Timle menambahkan bahwa kebijakan cetak sawah ini berpotensi merampas ruang hidup masyarakat, khususnya di tanah Moi.
“Belajar dari kegagalan proyek serupa di wilayah lain seperti Merauke, Papua Selatan, generasi muda Suku Moi ikuy kecewa sebab program itu justru merugikan rakyat,” ucapnya.
“Kami rakyat Papua tak butuh 12.000 hektare sawah, cukup dengan sagu kita bisa hidup.”
Menurutnya, cukup dengan menjaga hutan dan menanam sagu serta umbi-ubian di setiap hutan adat, bisa memberi dampak kepada orang asli Papua termasuk identitas.
