Negara belum benar-benar hadir di Pulau Masela. Delapan tahun berlalu, layanan kesehatan masih
Koreksi, Maluku Barat Daya–Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik di Pulau Masela, Yohanes memulai hari dengan meneguk ramuan daun yang direbus semalaman. Sudah beberapa tahun terakhir beliau mengandalkan racikan itu untuk meredakan keluhan yang kerap membuat tubuhnya lemas.
Sebenarnya Yohanes tahu bahwa dirinya memiliki kadar gula darah dan kolesterol yang tinggi. Namun, untuk mengakses pengobatan untuk penyakitnya, tempat yang Yohanes tinggali tidak memiliki akses kesehatan yang mumpuni.
“Bukan karena tidak mau berobat, tapi fasilitas kesehatan jauh dan obat juga tidak selalu ada. Jadi katong lebih sering mengandalkan daun-daun yang ada di sekitar hutan,” tutur Yohanes pada Senin, 8 Desember 2025
Pilihan itu bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Bagi banyak masyarakat Pulau Masela, pengetahuan tentang tanaman obat telah diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Alam pun seolah menyediakan “apotek hidup” bagi masyarakat setempat. Masyarakat mengenal tanaman herbal yang dalam bahasa lokal yakni Menpaokya untuk membantu mengobati bisul, daun Ilmyera untuk meredakan nyeri dan gangguan saraf, Apopkea untuk membantu pemulihan patah tulang, Atewkelya dan Loliwewa untuk mengatasi gangguan lambung, serta Apipmena yang digunakan untuk menurunkan panas dan flu.
Pengetahuan tersebut terus diwariskan karena berbagai persoalan kesehatan masih menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Sebagian keluhan dapat ditangani dengan ramuan tradisional, tetapi sebagian lainnya membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai.
Gambaran itu terlihat dalam data Puskesmas Masela. Dalam tiga tahun terakhir, ISPA menjadi keluhan kesehatan yang paling sering muncul di tengah masyarakat. Jumlah kasus yang tercatat mencapai 558 kasus. Angka itu mungkin hanya deretan statistik dalam laporan kesehatan, tetapi jika dibayangkan sebagai kumpulan orang, jumlahnya hampir setara dengan satu kampung kecil yang seluruh warganya mengalami gangguan pernapasan.
Belum lagi hipertensi, gastritis, diabetes, hingga asam urat yang terus bertahan dalam daftar penyakit terbanyak dari tahun ke tahun tampaknya menjadi penyakit yang paling betah tinggal di pulau ini. Jika penyakit bisa memiliki kartu keluarga, ISPA mungkin sudah layak masuk sebagai warga tetap
Dari parahnya kondisi tersebut, masyarakat Masela ternyata tidak hanya mengenal dokter dan obat-obatan generik. Hampir setiap desa memiliki sedikitnya 2 dukun kesehatan maupun dukun beranak yang masih aktif membantu masyarakat
Salah satunya adalah Yosef, dukun kesehatan di Dusun Lawawang, pulau Masela yang hingga kini masih didatangi untuk menangani berbagai keluhan kesehatan, mulai dari luka ringan hingga patah tulang.
“Beta belajar dari orang tua-tua dulu. Ilmu ini sudah ada sejak lama dan sampai sekarang masih dipakai untuk bantu masyarakat,” ujar Yosef.
Layanan Kesehatan yang Terabaikan
Pulau Masela merupakan salah satu beranda paling selatan Indonesia. Letaknya berada diantara Laut Banda dan Laut Timor. Posisinya lebih dekat dengan Darwin di Australia dan Dili di Timor-Leste dibandingkan dengan Jakarta.
Dari pulau tersebut, Desa Masela menjadi pusat Kecamatan Masela sekaligus gerbang menuju desa-desa lain di sekitarnya. Salah satunya adalah Desa Iblatmuntah yang berjarak sekitar 6 kilometer dari ibu kota kecamatan .
Kalau di kota-kota besar, 6 kilometer itu bisa ditempuh dalam 15 sampai 30 menit. Berbeda ketika berada di Pulau Masela. Meski jaraknya hanya sekitar 6 kilometer, perjalanan menuju Iblatmuntah dapat memakan waktu hampir 1 jam karena harus melewati jalan tanah dan perbukitan dengan kondisi yang belum sepenuhnya baik
Selama bertahun-tahun, akses yang terbatas turut memengaruhi cara masyarakat menjangkau berbagai layanan dasar, termasuk layanan kesehatan.
Melkisoa Kelabora, Kepala Desa Iblatmuntah, masih mengingat masa ketika masyarakat desa sangat bergantung pada fasilitas kesehatan yang ada di kampung mereka. Sambil menunjuk sebuah bangunan di ujung jalan, ia berkata, “Itu Pustu. Dulu katong masyarakat datang ke situ kalau mau berobat atau dapat pelayanan kesehatan dasar,” ungkap Melkisoa saat kami berbincang pada Jumat siang, 12 Desember 2025
Beliau menunjuk ke arah puskesmas pembantu yang menolak roboh. Atapnya telah rusak di beberapa bagian. Dinding yang melingkarinya telah lapuk dimakan waktu. Tidak ada aktivitas pelayanan di dalamnya, hanya tanaman-tanaman yang mulai tumbuh dari sela keramiknya.
“Tapi su lama seng dipakai lagi, kira-kira dari tahun 2018. Jadi sudah hampir delapan tahun. Kondisi bangunannya rusak, atap banyak yang bocor, beberapa bagian juga mulai lapuk. Kalau dipakai lagi buat pelayanan kesehatan sudah tidak layak. Sejak itu sudah tak ada aktivitas pelayanan di sana lagi,“ kata Melkisoa.
Sayangnya kebutuhan masyarakat untuk berobat disini tentu tidak ikut berhenti. Ketika sakit, memeriksakan kehamilan, atau membutuhkan pelayanan kesehatan lainnya, Masyarakat harus mencari alternatif yang tersedia.
Persoalannya, setelah Pustu Iblatmuntah tidak lagi berfungsi, pilihan pelayanan Kesehatan yang menjadi alternatif justru berada di luar desa, yakni Puskesmas Masela. Perjalanan dari Desa Iblatmuntah menuju sana dimulai melalui jalan tanah merah yang membelah perbukitan Pulau Masela.
Jarak Desa Iblatmuntah ke Puskesmas Masela sebenarnya hanya sekitar 6 kilometer. Angka yang mungkin tak lebih jauh dari rute jogging sebagian orang kota. Namun di Pulau Masela, 6 kilometer itu berarti menyusuri jalan tanah merah yang naik turun mengikuti kontur perbukitan. Saat cuaca buruk dan kondisi tubuh sedang sakit itu bisa terasa seperti menyeberangi setengah pulau
Fasilitas kesehatan utama yang menjadi rujukan masyarakat itu sejujurnya tidak mudah dijangkau, terutama bagi masyarakat yang sedang sakit, lanjut usia, maupun ibu hamil.
Beberapa titik medan jalannya menanjak cukup terjal. Pada musim kemarau, perjalanan masih dapat dilakukan meski dengan keterbatasan. “Yaa tapi ketika hujan turun, kondisi berubah drastis. Jalanan menjadi licin, berlumpur, dan sulit dilalui kendaraan,” kata Kepala Puskesmas Masela, Toni Walkim saat sore mulai merambat di Pulau Masela pada Jumat, 12 Desember 2025.
Menurutnya, kondisi geografis dan cuaca masih menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan seperti Masela. “Kalau musim hujan su datang, akses masyarakat menuju puskesmas memang jadi lebih susah. Selain jalan yang licin, ada juga beberapa titik yang sering tergenang atau banjir sehingga pelayanan kadang ikut terdampak,” tambah Toni.
Menjelang siang setelah melewati perjalanan yang terjal, bangunan Puskesmas Masela akhirnya tampak di kejauhan. Sekilas, bangunan itu terlihat seperti puskesmas pada umumnya. Namun, saat diamati lebih dekat retakan memanjang terlihat di sejumlah bagian dinding bangunan.
Beberapa titik, batang-batang bambu dipasang sebagai penyangga darurat, menjadi penanda bahwa puskesmas ini masih menyimpan luka dari gempa yang pernah mengguncang Maluku beberapa tahun lalu.
“Kalau sakit sekarang katong langsung arahkan ke Puskesmas Masela saja. Mau bagaimana lagi? Pustu su lama tidak jalan,” ujar Toni sambil menunjuk ke arah bangunan yang berdiri tidak jauh dari permukiman.
Tetapi tidak semua keluhan kesehatan berakhir di Puskesmas Masela. Dalam banyak situasi, terutama ketika penyakit dianggap belum terlalu parah atau perjalanan menuju fasilitas kesehatan sulit dilakukan, masyarakat memiliki cara lain yang sudah mereka kenal sejak lama. Mereka mencari daun-daunan, meracik minyak tradisional, atau meminta bantuan orang-orang yang memahami pengobatan kampung.
Dalam sebuah percakapan bersama Camat Masela, Cosner Aswaly. Beliau menunjukkan berbagai alokasi anggaran untuk program kesehatan yang terus dilaksanakan pemerintah daerah. Pada 2025 saja, Kabupaten Maluku Barat Daya sebenarnya menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan lebih dari Rp27 miliar.
Anggaran itu mengalir untuk membangun laboratorium kesehatan masyarakat di Tiakur, merehabilitasi sejumlah puskesmas, membangun pustu di Pulau Kei, hingga menyediakan sarana air bersih di berbagai wilayah Pulau Leti. Sayangnya, dari daftar panjang pembangunan itu, nama Pulau Masela tak kunjung muncul.
“Kami berharap pemerintah bisa melihat kondisi katong di sini. Kalau orang sakit, jangan sampai harus berpikir dulu soal jarak atau transportasi sebelum berpikir soal sembuh,” ujarnya pada 19 Desember 2025, beberapa hari sebelum meninggalkan Pulau Masela.
Senada, Toni Walkim juga menganggap masyarakat Masela sudah terlalu lama hidup dengan berbagai keterbatasan layanan kesehatan. Baginya, masyarakat Masela hanya membutuhkan pelayanan kesehatan yang layak.
“Katong tidak butuh janji yang terlalu tinggi. Katong cuma mau kalau ada orang sakit, dia bisa dapat pelayanan yang layak di pulau sendiri,” ungkapnya.
Memasuki pertengahan tahun 2026, Pustu Iblatmuntah masih belum kembali beroperasi. Masyarakat masih harus bergantung pada Puskesmas Masela dan obat-obatan tradisional untuk meredakan penyakitnya.
Reporter: Adipatra Kenaro
*Liputan ini merupakan hasil dari beasiswa liputan Pelatihan Jurnalistik Tingkat Lanjut (PJTL) yang diselenggarakan LPM Didaktika bersama Koreksi pada 26 April 2026.
