Instrumen Penilaian KJMU Bermasalah, Pengguna Air Galon Dicabut Beasiswanya

Koreksi, Jakarta- Qudrotul Fadhilah hanya termenung di Rabu malam (26/6), KJMU yang pernah ia dapatkan semester lalu dicabut sepihak oleh Pemda Jakarta. Fadhilah kebingungan kala itu apa yang salah dari dirinya, sampai terjadi pembatalan. Ia pun bergerilya mencari kejelasan dari pembatalannya. Kantor Kelurahan Bidara Cina pun ia sambangi.

“Ya kalau kata mereka secara data gak ada yang salah, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pun saya masih terdaftar,” ungkapnya pada Rabu (14/8).

Pihak kelurahan pun melempar Fadhilah ke Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP). Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Jakarta itu pun menyanggupi untuk buat laporan ke P4OP. Mekanisme sanggah pun ia jalankan. Pihak P4OP pun berjanji akan meninjau ulang data yang diberikan Fadhilah. Namun, janji hanyalah janji. P4OP tidak pernah melakukan verifikasi ulang.

“Malahan waktu saya kesana lagi, mereka bilang dari awal saya sudah salah karena mengisi instrumen daftar ulang itu menceklis soal penggunaan air galon,” ucapnya.
Persyaratan KJMU seperti nilai minimum telah dilampaui oleh Fadhilah. Mahasiswa semester tiga itu pun tidak pernah bermain judi online atau berbuat kenakalan.

“Aneh banget karena saya minum air galon, jadi batal,” ungkapnya.

Diketahui KJMU memiliki mekanisme berbeda dengan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) milik pemerintah pusat. Tiap semester mahasiswa akan selalu diminta daftar ulang untuk mengecek kelayakan. Maka tak heran bila terdapat pembatalan tiap semesternya. Fadhilah sendiri masih kebingungan untuk membayar uang kuliahnya semester mendatang. Golongan UKT-nya yang mencapai 3 juta rupiah membuat roda ekonomi keluarganya harus dipacu lebih keras. Sementara di keluarga, ayahnya hanya seorang pedagang kaki lima yang berdagang di bilangan Jatinegara. Penghasilannya pun hanya berkisar 500 ribu sampai 1 juta per bulan.

“Ya saya juga harus bantu-bantu ayah untuk berjualan.”

“Kalau tanpa KJMU berat karena ongkos pulang pergi dari rumah ke Setia Budi, Kuningan itu lumayan, bisa 20 sampai 30 ribu,” lanjutnya.

Rencananya Fadhilah akan mengajukan kembali KJMU pada pembukaan tahap II 2024. Ia berharap dapat kembali menjadi penerima KJMU.Sementara itu, Solidaritas Pemoeda Rawamangun (SPORA) membuka posko pendataan pengajuan keringanan mandiri untuk mahasiswa terdampak pembatalan KJMU di UNJ.

Ketua SPORA menganggap jika terus berlarut masalah ini akan berujung ke pengunduran diri mahasiswa.

“Inisiasi pendataan dan pengajuan mandiri dijalankan secara kolektif bersama mahasiswa yang terdampak, harapannya teman-teman tidak putus asa untuk berkuliah,” ungkapnya pada Kamis (15/8).

Alfarabi pun berharap mahasiswa terdampak dapat aktif bergerilya bersama untuk memperjuangkan keringanan UKT. Baginya dibanding berpangku tangan kepada Pemda, lebih baik mengusahakan apa yang dapat diusahakan.Ia pun berharap jaringan solidaritas antara mahasiswa KJMU yang terdampak ataupun tidak harus diperkuat.

“Ya kalau bukan korban siapa lagi yang dapat berjuang, SPORA hanya membersamai gerakan,” ucapnya. Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta Jhonny Simanjuntak, melihat ada upaya disengaja dari Pemda untuk memangkas anggaran KJMU.

“Ya kalau dari pengamatan saya di APBD itu memang ada pengurangan, kalau salah data mana mungkin sampai ribuan itu kan,” ungkapnya pada sambungan telepon Kamis (15/8).
Ia pun merasa penurunan ini tidak sejalur dengan semangat peningkatan sumber daya manusia di Jakarta. Baginya, KJMU sangat membantu bagi masyarakat kelas bawah. Masalah kesalahan data, bagi Jhonny merupakan pekerjaan rumah sendiri bagi dinas pendidikan. Karena tidak mungkin, kata Jhonny, kesalahan data itu sampai ribuan orang. Jhonny bersama fraksi PDIP sedang menggodok upaya peningkatan jumlah penerima KJMU.

“Ya justru kita ingin dorong untuk peningkatan penerima,” ucapnya.

Waluyo, Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan, belum menjawab pertanyaan tim Koreksi. Sementara Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Dimas menganggap itu isu lama, “Terkait KJMU sebelumnya sudah dijelaskan oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Pj Gubernur, sehingga terkait pertanyaan yg sudah dikirim ke Pak Waluyo sudah lama pak, kalau mau isu baru, terkait data KJMU atau pendaftaran KJMU selanjutnya bagaimana,” ungkapnya pada Jumat (16/8).