Penulis: Virdika Rizky Utama, Direktur Eksekutif PARA Syndicate
Demonstrasi yang meletus sejak 25 Agustus 2025 bukanlah peristiwa yang datang tiba-tiba. Ia lahir dari akumulasi keresahan rakyat akibat serangkaian kebijakan absurd, pernyataan pejabat yang melecehkan akal sehat, dan perilaku elite politik yang kian pongah. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui kenaikan tunjangan mereka sendiri dalam jumlah fantastis, publik tersentak. Di tengah kondisi ekonomi yang kian berat, langkah itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap nalar dan rasa keadilan. Rakyat yang menahan beban hidup harus melihat wakilnya berpesta dengan uang pajak tanpa rasa malu sedikit pun.
Salah satu komentar pejabat ekonomi yang beredar di publik menyebut profesi guru sebagai beban fiskal. Meski pernyataan itu muncul dalam konteks teknokratis, dampaknya adalah luka moral bagi banyak guru yang merasa kerja keras mereka justru diremehkan negara. Rakyat merasa dihina karena pendidikan anak-anak mereka dilihat bukan sebagai investasi, melainkan beban.
Kebijakan fiskal yang memberatkan semakin memperdalam jurang ketidakpercayaan. Pajak dinaikkan, subsidi energi dipangkas, bantuan sosial tersendat. Semua ini terjadi di tengah inflasi yang menekan kantong masyarakat kelas menengah ke bawah. Rakyat kecil harus menanggung harga kebutuhan yang melambung, sementara elite politik justru saling berbagi kemewahan. Simbol paling gamblang terlihat ketika Presiden Prabowo membagikan Bintang Mahaputera kepada kerabat dan kawan politiknya. Patronase dipertontonkan terang-terangan, menjadikan negara tampak lebih sebagai panggung pertemanan elite ketimbang lembaga yang melayani rakyat.
Akumulasi faktor tersebut menjelaskan mengapa 25 Agustus menjadi titik ledakan. Ribuan orang turun ke jalan, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di sejumlah kota besar. Tuntutan mereka sederhana, yakni keadilan ekonomi, pengendalian harga, kebijakan publik yang berpihak, dan transparansi penggunaan anggaran. Namun negara merespons dengan gas air mata. Belum genap sehari, protes yang bermula damai berubah menjadi bentrokan. Aparat memilih menganggap rakyat sebagai ancaman, bukan warga negara yang menyuarakan keresahan sah.
Dua hari berselang, 28 Agustus, tragedi besar terjadi. Seorang pengemudi ojek online tewas setelah terlindas kendaraan taktis Barracuda Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta. Peristiwa ini membekas karena mengandung simbol yang telanjang, yaitu warga miskin kota, tulang punggung ekonomi digital, menjadi korban roda besi negara. Kapolri menyampaikan permintaan maaf, perusahaan Gojek-Tokopedia menyatakan belasungkawa, tetapi itu semua tidak menghapus luka publik. Rakyat bertanya siapa yang sebenarnya dilindungi aparat bersenjata, rakyat atau penguasa.
Setelah tragedi itu, wajah protes berubah. Sejumlah rumah pejabat publik menjadi sasaran penyerangan dan penjarahan. Polanya terlihat absurd, seolah lebih menonjolkan kekacauan ketimbang tuntutan politik. Fenomena ini memperlihatkan gejala yang oleh Stanley Tambiah disebut sebagai performatif violence, yakni kekerasan yang dipentaskan untuk membangun legitimasi represi berikutnya. Paul Brass sebelumnya menunjukkan hal serupa dalam studinya tentang kerusuhan di India, bahwa kekerasan kerap diproduksi secara sistematis agar aparat memperoleh justifikasi bertindak lebih keras. Absurdnya pola penjarahan itu lebih berfungsi membentuk citra chaos ketimbang mencerminkan kemarahan rakyat yang sesungguhnya.
Kecurigaan itu semakin kuat jika melihat cara negara mengelola informasi. Media arus utama dilarang menyiarkan jalannya demonstrasi pada siang hari. Rakyat tidak pernah melihat wajah aksi damai dengan spanduk, orasi, dan tuntutan. Yang muncul di layar kaca hanya potongan malam hari, yaitu bentrokan, api, dan kerusuhan. Pada saat yang sama, pemerintah membatasi siaran langsung di TikTok dan Instagram. Kanal terakhir rakyat untuk mendokumentasikan realitas lapangan diputus. Publik akhirnya hanya mengenal satu narasi bahwa demonstrasi identik dengan kerusuhan.
Noam Chomsky dan Edward Herman dalam Manufacturing Consent menyebut fenomena ini sebagai penyaringan realitas. Media tidak memberi informasi, melainkan mengatur batas imajinasi publik tentang apa yang terjadi. Ross Tapsell menunjukkan bagaimana konsentrasi kepemilikan media di Indonesia membuatnya rentan menjadi corong kekuasaan. Zeynep Tufekci dalam Twitter and Tear Gas menekankan pentingnya media sosial sebagai arena perlawanan digital. Ketika kanal itu dipasung, rakyat kehilangan bukan hanya alat dokumentasi, tetapi juga alat koordinasi.
Langkah berikutnya sudah bisa diduga. Pada 30 Agustus, Presiden Prabowo memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Seusai pertemuan, Kapolri menyampaikan perintah Presiden bahwa aparat diminta menindak tegas massa anarkis. Narasi hak menyampaikan pendapat tetap disebut, tetapi segera dipangkas dengan syarat-syarat panjang. Dalam sekali kalimat, demokrasi disebut terjaga, namun represi sekaligus dibenarkan.
Yang lebih berbahaya, militer mulai diberi peran dalam penanganan demonstrasi sipil, sebuah langkah mundur dari semangat reformasi yang sejak awal menegaskan pemisahan peran TNI dan Polri. Juan Linz dalam kajiannya tentang rezim otoritarian menyebut fenomena ini sebagai otoritarianisme legal, yakni represi yang dibungkus dengan legitimasi hukum. Levitsky dan Ziblatt dalam How Democracies Die menegaskan bahwa kemunduran demokrasi jarang datang melalui kudeta, melainkan melalui pengikisan perlahan dengan alasan hukum. Ariel Heryanto menunjukkan bagaimana kekerasan negara di Indonesia kerap dibungkus dengan narasi penyelamatan bangsa.
Jika melihat pola ini, ada tanda-tanda awal yang patut dicermati. Pelibatan militer dalam urusan sipil yang seharusnya menjadi domain kepolisian, narasi massa anarkis yang dijadikan legitimasi represi, kontrol informasi melalui pembatasan media, dan pemanggilan Panglima TNI serta Kapolri dalam konteks demonstrasi sipil merupakan indikator penting. Semuanya dapat dibaca sebagai pra-kondisi menuju status darurat. Pasal 12 UUD 1945 memberi Presiden kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya. UU Nomor 23 Tahun 1959 mengatur detail status darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang, yang seluruhnya memberi ruang luas bagi pelibatan militer dalam urusan sipil. Sejarah Indonesia menunjukkan preseden serupa. Pada masa Orde Baru, kerusuhan Mei 1998 maupun konflik horizontal di berbagai daerah kerap dijadikan dalih untuk memperluas kewenangan aparat keamanan.
Pernyataan ini bukan ramalan, melainkan analisis berdasarkan tanda-tanda yang kini terlihat. Jika pola ini berlanjut, potensi ke arah status darurat terbuka. Linz menyebutnya otoritarianisme legal, Chomsky dan Herman menamakannya rekayasa persetujuan publik, dan Tambiah menjelaskan bahwa kekerasan sering dipentaskan untuk membangun legitimasi. Semua teori itu membantu kita memahami bagaimana demokrasi bisa dikosongkan tanpa harus dibubarkan.
Namun sejarah juga mengajarkan bahwa otoritarianisme tidak selalu menang. Mei 1998 adalah bukti bahwa represi bisa runtuh ketika legitimasi hilang. Narasi tandingan, solidaritas sipil, dan jaringan alternatif menjadi kunci. Media independen, dokumentasi digital, serta solidaritas lintas kelompok sosial bisa menjadi benteng terhadap kontrol informasi yang total. Jika ruang-ruang ini dirawat, masyarakat masih punya peluang untuk menahan laju kemunduran demokrasi.
Kenyataan yang pahit adalah rakyat sedang kalah di medan narasi dan represi. Media arus utama terkunci, media sosial dipasung, aparat diberi mandat keras. Negara semakin tuli terhadap rakyat, kebijakan tidak berbasis bukti, korupsi merajalela, patronase dipertontonkan tanpa malu. Namun kekalahan ini bukan akhir, sebab otoritarianisme betapapun kuat selalu rapuh di akarnya. Ia berdiri di atas rasa takut, dan rasa takut jarang bertahan lama.
Sejarah Indonesia membuktikan itu. Orde Baru runtuh bukan karena kekuatan oposisi bersenjata, melainkan karena legitimasi publik hilang. Rezim yang mengira bisa bertahan dengan represi justru tumbang ketika rakyat tidak lagi percaya. Pertanyaannya bukan apakah pemerintah akan represif, sebab hal itu hampir pasti, melainkan apakah rakyat masih punya daya untuk menjaga solidaritas dan menyalakan narasi alternatif.
Apa yang terjadi akhir Agustus ini harus dibaca sebagai peringatan keras. Seorang ojol meregang nyawa di bawah Barracuda Brimob. Rumah-rumah pejabat dijarah dengan pola absurd. Media dibungkam di siang hari. Militer diberi peran dalam penanganan demonstrasi sipil. Semua itu bukan fragmen terpisah, melainkan bagian dari satu rangkaian. Dari anarkisme yang diciptakan lahirlah legitimasi untuk represi yang sudah disiapkan.
Arah yang kita hadapi kini semakin jelas, Indonesia bergerak cepat menuju otoritarianisme yang kian sempurna.
