Koreksi, Sorong – Koalisi Masyarakat Adat dan Koalisi Sipil menolak kebijakan Presiden Prabowo Subianto, terkait rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit di wilayah tanah Papua, Jumat (19/12/2025). Adapun rencana tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat bertemu kepala daerah tanah Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025) kemarin.
Mendengar hal itu, Ketua Anak Muda Adat Knasaimos (AMAK) Nabot Sreklefat (29) ikut mengecam sikap ambisius pemerintah, yang ingin mendorong perkebunan sawit di Papua.
“Luas keseluruhan hutan Papua yakni sekitar 33 hingga 34 juta hektare, bukan merupakan ruang kosong,” ujar Nabot Sreklefat kepada Koreksi pada Jumat (19/12/2025) saat ditemui di Sorong.
Pria berusia 29 tahun itu menyatakan, seluruh areal tanah di tanah Papua, memjadi tempat penyumbang kehidupan bagi satwa dan juga manusia yang mendiami Bumi Cenderawasih.
Pihaknya sejak awal berkomitmen menolak rencana pemerintah pusat dan daerah, yang mau mengorbankan hutan di Papua, demi kepentingan investasi sawit serta tambang.
“Kami masyarakat adat dari Sorong sampai Merauke telah sadar, segala bentuk ekspansi proyek besar masuk di tanah Papua, justru merampas wilayah adat kita sendiri,” katanya.
Dalam setiap pertemuan, pemuda adat tanah Papua selalu suarakan terkait perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), tapi negara justru mengabaikan itu.
Nabot menyadari, hutan dan tanah adalah bagian bagian integral dari identitas orang asli Papua, sehingga tidak boleh dibongkar.
“Kalau pemerintah masih nekat membuka hutan demi proyek sawit, maka sudah pasti kita orang asli Papua akan punah,” ucapnya.
Pria lulusan SMK Kesehatan Tambrauw itu menjelaskan, sejak zaman leluhur orang Papua juga menganggap hutan di Papua memiliki nilai kesakralan dan harus dijaga.
“Hutan Papua ini kita punya kepercayaan ada leluhur yang hidup di sana, dan juga tempat kami belajar lewat sekolah adat,” jelas Nabot.
Tak hanya itu ketika ada masyarakat yang sakit, orang tua hanya tinggal mengambil ramuan obat-obatan tradisional di alam.
Pihaknya menegaskan, terkait persoalan ini Pemuda Adat bakal mengkonsolidasi para pihak, termasuk koalisi sipil agar bersuara melawan setiap ambisi pemerintah pusat.
Bencana di Tanah Papua
Sementara itu, gerakan masyarakat sipil yang tergabung salam Solidaritas Merauke ikut mengecam sikap Presiden Prabowo, yang ingin mendorong perkebunan sawit di Papua.
Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Franky Samperante menjelaskan, hingga kini telah teridentifikasi ada 94 perusahaan sawit, yang melakukan eksplorasi di tanah Papua.
“Kita ikut prihatin karena dari total 94 konsesi sawit, sebanyak total 1.332.032 hektare hutan Papua telah dibongkar,” ucap Frangky melalui keterangan tertulis pada Jumat (19/12/2025).
“Kita rasa ironis karena data ini cukup besar, dan hanya dikuasai oleh segelintir korporasi.”
Menurutnya, penguasaan tanah skala luas, dan penggundulan hutan untuk produksi demi memperluasan bisnis energi ini telah menghadirkan masalah baik sosial ekonomi, tanah dirampas, deforestasi dan lingkungan.
Di Merauke, proyek swasembada pangan dan energi sudah berjalan hampir dua tahun, yang dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat dan izin kelayakan usaha kurang memadai.
“Dalam waktu singkat, kawasan hutan alam hilang lebih dari 22.680 hektar, masyarakat adat dan Pembela HAM Lingkungan hidup dengan rasa tidak aman,” ungkapnya.
Mirisnya semua proyek tersebut melibatkan ribuan militer, terjadi tekanan dan ancaman fisik serta psikis terhadap warga sipil, gegara mereka mempertahankan tanah adatnya.
Tak hanya itu, terjadi bencana banjir di daerah sekitar konsesi baik Distrik Jagebob, Tanah Miring, Muting dan Eligobel, yang menenggelamkan lahan pertanian dan pemukiman penduduk masyarakat adat.
Semua itu ditengarai akibat penggundulan hutan untuk perkebunan tebu PT Global Papua Abadi dan PT Murni Nusantara Mandiri dan kelapa sawit di hulu sungai.
“Skema alih fungsi hutan yang diuntungkan itu korporasi besar perkebunan, dan elite politik, rakyat hanya jadi korban,” jelasnya.
Sementara itu, Asep Komarudin Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengungkapkan bahwa setiap proyek yang masuk di Papua hanya akal-akalan para elit.
“Poyek pemerintah bernama swasembada pangan dan energi, yang digagas Prabowo adalah rencana menyiapkan bencana ekologi bagi seluruh tanah Papua,” ujar Asep.
Pasalnya, proyek tersebut untuk memenuhi ambisi Presiden Prabowo Subianto, yakni jutaan hutan alam Papua harus hilang untuk ditanam beras, sawit, tebu dan singkong.
Riset Greenpeace Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa ekspansi kelapa sawit merupakan salah satu penyebab deforestasi, degradasi gambut, kerusakan hutan, serta peningkatan emisi karbon di Indonesia.
“Ketika Sumatra dan Kalimantan mengalami kerusakan masif akibat sawit, maka Papua kini diarahkan menjadi frontier baru industri yang sama dan pola identik,” jelas Asep melalui keterangan tertulis pada Kamis (18/12/2025).
Greenpeace Indonesia telah mencatat bahwa sebagian besar konsesi sawit di tanah Papua, berada di kawasan berhutan, termasuk hutan primer dan wilayah bernilai konseryasi tinggi.
Misi Pemusnahan Identitas
Senada dengan itu, Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Sorong Raya juga mengecam sikap Prabowo, yang mendorong perkebunan sawit di Papua.
Yosepus Nauw Plh Ketua PD AMAN Sorong Raya menegaskan, Presiden Prabowo harus buka mata, dan berkaca dengan masalah banjir yang terjadi di wilayah Sumatera.
“Kami merasa niat buruk Presiden Prabowo hari ini adalah ingin merampas ruang hidup oranr Papua, dibungkus dengan swasembada pangan dan energi jadi isu besar,” ucap Yosepus di Sorong pada Jumat (19/12/2025).
“Di dalam hutan kami punya identitas dirawat di sana, jika dibuka otomatis semua punah.”
Pihaknya menegaskan, dalam waktu dekat akan mengkonsolidasi seluruh koalisi sipil di Papua, agar menggelar penolakan sawit.
