Oleh: Lukman Nurhakim
Per 10 Juni 2026, Pertamax naik, senyap, tanpa proklamasi, seolah kenaikan harga adalah urusan administratif yang tak perlu diumumkan kepada yang paling terdampak. Dalihnya klasik: volatilitas minyak global, ketegangan di Selat Hormuz, geopolitik Asia Barat. Alasan yang terdengar jauh, namun efeknya mendarat tepat di dompet paling bawah rantai ekonomi.
Bagi sebagian kalangan, ini konsekuensi logis mekanisme pasar, frasa elegan untuk menyebut bahwa rakyat kembali diminta menyesuaikan diri. Padahal efek dominonya sudah hafal di luar kepala, transportasi naik, distribusi mahal, produksi membengkak, harga bahan pokok merayap, daya beli tergerus. Lingkaran setan yang setiap putarannya memakan korban yang sama.
Prioritas di Atas Prioritas
Di tengah tekanan ini, negara justru sibuk membangun fasilitas program-program baru, sementara atap sekolah di berbagai daerah masih menunggu giliran diperbaiki. Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih mungkin investasi jangka panjang yang mulia. Pertanyaannya sederhana, apakah perut yang sedang lapar hari ini bisa menunggu panen jangka panjang?
Ruang fiskal bukan sumur tanpa dasar. Ketika rupiah melemah dan belanja negara terus mengembang, memilih semua tanpa hierarki prioritas bukan kebijakan, itu pertaruhan.
Diplomasi Kelas Wahid, Ekonomi Kelas Berapa?
Sementara masyarakat diajak berhemat, jadwal kunjungan luar negeri pejabat negara tetap padat. Investasi, kata mereka, perlu dijemput langsung. Boleh jadi. Tapi investor kelas dunia lebih membaca kepastian hukum, stabilitas regulasi dan efisiensi birokrasi, bukan keramahan di foto bersama. Jika meja negosiasi sudah digelar berkali-kali namun modal belum juga masuk, mungkin soalnya bukan pada kurangnya kunjungan.
Rp195 Triliun untuk Alutsista: Pertahanan dari Siapa?
Pengajuan tambahan anggaran pertahanan Rp195 triliun untuk 2027 hadir tepat ketika masyarakat masih berhitung antara membayar UKT dan membayar kontrakan. Kedaulatan nasional memang tak ternilai harganya, tapi rakyat yang lapar, sakit tanpa akses layanan kesehatan, dan menganggur bukan kedaulatan yang sedang dipertahankan siapa pun.
Modernisasi pertahanan adalah kebutuhan nyata. Tapi transparansi pengadaan alutsista bukan kemewahan, itu prasyarat agar Rp195 triliun tidak menjadi angka yang hanya megah di atas kertas.
Mahasiswa: Ketika Suara Kritis Adalah Satu-satunya yang Tersisa
Dalam sejarah republik ini, mahasiswa hadir bukan karena tak ada yang lain, melainkan karena yang lain sedang sibuk mendukung. Partai koalisi pemerintah mengangguk, sebagian organisasi buruh menimbang, dan ruang kritik menyempit ke sudut-sudut kampus. Maka biarlah kampus tetap berisik, demokrasi yang sunyi jauh lebih berbahaya daripada demonstrasi yang gaduh.
Alarm Ini Bukan untuk Ditunda
Kenaikan BBM bukan sekadar angka di papan SPBU. Ia adalah sinyal bahwa bantalan ekonomi kelas menengah dan bawah semakin tipis, konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung pertumbuhan nasional mulai retak, dan jika dibiarkan, perlambatan ekonomi bukan lagi ancaman, melainkan jadwal.
Uang negara berasal dari rakyat. Maka penggunaannya bukan hak prerogatif yang tertutup, ia adalah utang yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Dalam demokrasi, kritik bukan oposisi terhadap pembangunan. Kritik adalah cermin yang ditawarkan kepada kekuasaan, tinggal apakah ia mau menatap atau memilih berpaling.
*) Penulis Pemerhati Kebijakan Publik dan Sekjen Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98)
