Koreksi, Jakarta- Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri mengatakan, Sebagian besar guru honorer terdampak kebijakan ‘cleansing’ (PHK) di DKI Jakarta telah bekerja Kembali. Mereka telah dipanggil kepala sekolah dan diberikan Waktu mengajar hingga Desember 2024.
Kendati masih ada sekitar 15 guru dari 149 guru terdampak yang masih belum dipanggil kepala sekolah dan belum jelas nasibnya.
“Tuntutan teman-teman pertama adalah kembali mengajar. Kalau melihat situasi terakhir, Alhamdulillah sudah kembali mengajar,” tutur Iman kepada Koreksi, Sabtu (27/7/2024).
Meskipun telah berhasil bekerja Kembali, Iman menyampaikan masih ada sejumlah catatan terkait nasib guru honorer di Jakarta. Pertama, masih ada sebagian guru honorer yang datanya belum berubah di Data Pokok Pendidikan meskipun telah bekerja Kembali. Kedua, para guru honorer masih khawatir dengan seleksi Kontrak Kerja Individu (KKI) yang masih belum transparan.
Iman menyampaikan guru honorer akan mengatur kembali strategi advokasi guru honorer menuju Desember 2024 mendatang. Sebab para sekolah hanya bisa menjanjikan kerja hingga Desember.
Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau honorer.”Tapi pasti ini akan menjadi gerakan besar, bukan cuma guru honorer. Pegawai struktural juga banyak honorer yang akan terdampak,” tambah Iman.
Kunci Keberhasilan Adalah BeraniIman menyampaikan kunci keberhasilan advokasi guru honorer di Jakarta yaitu keberanian mereka untuk bersuara dan bertindak. Sebab, guru pada umumnya tunduk dengan keputusan kepala sekolah dan menerima kebijakan dinas Pendidikan.
Berbeda dengan kasus ‘cleansing’ guru honorer, mereka berani bersuara dan melakukan berbagai Langkah advokasi. Advokasi tersebut kemudian membuahkan hasil, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertemu dengan Kepala Sekolah se-DKI Jakarta di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (21/7).
Sebanyak 2.000an kepala sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Sekolah Luar Biasa (SLB) se-DKI Jakarta hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa 4.000 guru honorer di DKI Jakarta akan direkomendasikan untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Hingga tidak lama kemudian para guru honorer dipanggil kepala sekolah dan bekerja Kembali.Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Jakarta tidak berkoordinasi dengan para guru honorer atau P2G untuk mencari solusi bersamaan atas kebijakan yang merugikan guru honorer.
“Satu hal yang mendasar itu karena teman-teman berani. Berani diskusi dan berani datang ke LBH Jakarta,” ujar Iman.Faktor keberhasilan lainnya yaitu kolaborasi yang baik antar organisasi guru dengan LBH Jakarta.
Menurut Iman ada dua model organisasi guru yang menjadi tulang punggung advokasi ini yaitu Guru Honorer Muda yang bersifat adhoc (muncul karena kasus tertentu) dan P2G.
Guru Honorer Muda bertugas mengumpulkan guru-guru honorer terdampak, sedangkan P2G memperkuat advokasi kebijakan melalui media dan jaringan yang ada.
“Kita juga punya jaringan influencer pendidikan. Maka isu ini mencuat karena koordinasi kita dengan guru-guru yang konsentrasi dengan nasib sesama guru. Ada di Instagram, Tictoc yang punya follower besar. Ini strategi organisasi yang mengikuti zaman.”
Penulis: Sasmito
