Koreksi, Jakarta- Sebagian warga Tongkol Dalam yang terdampak penggusuran sepihak oleh Kodam Jaya telah mendapatkan angin segar dari Pemda Jakarta Utara. Sebanyak 19 Kartu Keluarga (KK) telah dipindahkan ke Rusun Tongkol yang bertempat di Jalan Tongkol, Ancol, Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin (24/2).
Pemindahan ini menyusul pertemuan dengan Walikota Jakarta Utara yang kala itu dijembatani oleh Koordinator Komisi A DPRD Jakarta, Ima Mahdiah pada Jumat (7/2). Hasil dari pertemuan itu, warga kolong Tol Ir. Wiyoto Wiyono meminta relokasi ke tempat terdekat secara bertahap.
“Sembilan belas KK ini hanya sebagian dari warga yang berjumlah 39 KK, kami tidak akan berhenti memperjuangkan sisanya, tadi juga sempat ada masalah dalam data dua KK, tapi alhamdulillah sudah terselesaikan,” ungkap Ketua Paguyuban Kampung Tongkol Dalam, Siti Masrifah pada Rabu, (26/2).
Untuk 20 KK sisanya, lanjut Siti, akan diperjuangkan agar mendapat Rusun Tongkol. Katanya, warga tidak mau dipindahkan ke Rusun lain yang jauh dari tempat awal mereka. Meski Pemda telah menawarkan Rusun Nagrak dan Rusun Rorotan, warga tidak tertarik sebab jarak yang amat jauh dengan sumbu-sumbu ekonomi mereka.
Perempuan yang kerap disapa Imas ini menerangkan jarak Tongkol Dalam dengan Rusun Nagrak dan Rorotan lebih dari 20 km. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian warga yang masih berpaku di sekitaran Kampung Tongkol.
“Beberapa warga kan ada yang berdagang mereka gak mungkin pindah gitu aja dong, yang ada nanti berpengaruh terhadap penghasilan mereka,” katanya.
Aslamiyah, salah seorang warga yang terdampak penggusuran dan sudah dipindahkan mengatakan pemerintah harus memastikan ekonomi warga tetap berjalan meski sudah dipindahkan. Miya yang dulunya merupakan pengusaha makanan kecil-kecilan mengaku sudah tidak bisa berjualan lagi.
Dirinya yang biasanya berdagang di kolong tol sekarang kehilangan pendapatan. Ia berharap dapat berusaha kembali meski tempatnya sudah hancur.
“Ya agar gak berat kehidupannya setelah penggusuran, biar kita juga gak kembali lagi ke kolong tol,” ucap Miya pada Rabu, (26/2).
Sementara, pendamping warga, Ma’sum Yusron mengatakan pemindahan sebagian warga ke Rusun Tongkol hanya upaya awal dari penyelesaian kasus penggusuran kolong tol. Sekretaris Jenderal Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) itu merasa masih banyak PR yang harus dilakukan Pemda terkait pemenuhan hak hidup dan penghidupan layak bagi masyarakat Jakarta.
“Ya termasuk hak atas Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat, yang mana itu juga menjadi tak terpisahkan ketika warga masuk Rusun. Hal tersebut mesti dikawal untuk penghidupan warga yang lebih baik,” katanya, Rabu (26/2).
Yusron menargetkan warga tidak hanya mendapatkan hunian layak, tapi juga harus berdaya secara ekonomi. Sehingga, harga sewa Rusun tidak begitu memberatkan dan bisa naik tingkat perekonomiannya. “Ini gak selesai gitu aja di kasus penggusuran, gerakan ekonomi warga juga harus berjalan lewat nantinya pembuatan koperasi,” sambungnya.
Dirinya pun mendorong Pemda untuk memegang komitmennya terkait sebagian warga yang belum masuk. Sebab beberapa warga masih ada yang mengontrak atau menumpang di tempat saudaranya.
