Koreksi, Jakarta- Warga Kampung Tongkol Dalam yang telah terlunta-lunta selama tiga minggu akhirnya mendapatkan angin segar dari pemerintah daerah. Walikota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim beserta jajaran pejabat terkait hadir menemui warga pada Jumat (7/2) di kolong tol Tongkol.
Pertemuan tersebut dijembatani oleh Koordinator Komisi A DPRD sekaligus Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah. Dirinya menyatakan prihatin atas kondisi warga yang masih tinggal di kolong tol.
“Saya dengar ini warga kolong tol ini semuanya terdata sebagai warga DKJ (Daerah Khusus Jakarta), itu memang harus kita berikan ruang hidup yang layak,” katanya pada Jumat (7/2).
Ima menawarkan opsi Rusun ke warga Tongkol Dalam. Dirinya secara spesifik menyuguhkan warga dengan Rusun Tongkol yang berjarak sekitar 200 meter, serta Rusun Nagrak dengan jarak lebih dari 20 km.
Sebagai Ketua Tim Transisi ia pun mengaku belum dapat berbuat banyak bila warga tetap menginginkan di Rusun Tongkol. “Di Rusun Tongkol itu juga masih tahap pembangunan, paling nanti dilanjutkan bila Mas Pram sudah menjabat. Adapun untuk yang sekarang, unit tersisa tinggal sedikit,” ungkapnya.
Sedangkan bila warga memilih Rusun Nagrak, meski jaraknya lebih dari 20 km, warga dijanjikan akan mendapat berbagai fasilitas kemudahan. Seperti transportasi, Kartu Jakarta Pintar, hingga pengembangan ekonomi. Namun, Ima mengembalikan seluruh keputusan ke warga Tongkol Dalam.
Adapun Walikota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim memberikan kepastian Rusun Tongkol hanya tersisa 19 unit. Jadi paling hanya segelintir warga saja yang bisa memasukinya.
“Kami akui memang ada keterbatasan di Rusun Tongkol terkait unit tersisa, hanya 28 unit itu pun 9 unit diperuntukan untuk difabel,” katanya pada Jumat (7/2).
Sementara warga yang tersisa di kolong tol jumlahnya lebih dari 35 kartu keluarga (KK). Itu pun beberapa ada yang berdomisili di Jakarta Barat dan satu orang di Jakarta Timur.
Dalam wawancara terpisah, Ketua Paguyuban Kampung Tongkol Dalam, Siti Masrifah mengungkapkan bila warga hanya akan menerima hunian yang dekat dengan tempat mereka sebelumnya. Baginya bila warga dipindahkan ke Rusun Nagrak atau Rusun Rorotan, hal tersebut akan memutus mata pencaharian mereka.
“Saya sendiri kalau dipindahkan ke sana kasihan suami saya yang kerjanya di sini (Jalan Tongkol),” katanya pada Jumat (7/2).
Begitu pun beberapa warga lain yang memiliki keresahan serupa. Dirinya tidak dapat menjamin bila dipindahkan ke Nagrak, warga tidak akan kabur dari sana. Sebab, kata Masrifah, sumbu ekonomi dan sosial warga masih berada di sekitaran Jalan Tongkol.
Dirinya memberikan tawaran balik ke Walikota, bila memang tidak di Rusun Tongkol, paling tidak bisa diberikan rusun yang di sekitaran Kampung Tongkol. Misal, Rusun Rawa Buaya atau Penjaringan.
“Atau kami disediakan tempat khusus seperti Huntara Kampung Bayam, sambil menanti pembangunan tower baru di Rusun Tongkol, karena mau bagaimanapun harusnya kita prioritas di sana,” katanya.
Ia mengaku warga masih merundingkan persoalan ini di internal mereka. Segala tawaran dari Pemkot dan tuntutan warga sedang mereka pertimbangkan.
Sebelumnya warga Kampung Tongkol Dalam digusur oleh tentara dari Kodam Jaya pada 17 Januari 2025. Hari Jumat (7/2) adalah kali pertama Pemkot dan pejabat terkait hadir di kolong tol, pasca penggusuran.
